SUHAIMI, MATAHARI (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER MATAHARI.pdf Download (147kB)
	Text ABSTRAK MATAHARI.pdf Download (245kB)
	Text BAB 1 MATAHARI.pdf Download (381kB)
	Text DAPUS MATAHARI.pdf Download (299kB)
	Text SKRIPSI MATAHARI.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Penuntutan terhadap suatu tindak pidana narkotika merupakan fungsi yang dijalankan oleh Kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum. Dalam surat tuntutan tersebut, dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dalam menentukan berat ringannya tuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum secara garis besar mengacu kepada Pasal-Pasal yang didakwakan dan Pembuktian di Persidangan. Aturan hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Putusan Nomor.149/Pid.Sus/2024/PN Lsm, Jaksa Penuntut Umum menentukan tuntutan tidak memperhatikan secara detail semua faktor salah satunya peran terdakwa, sehingga salah dalam menentukan Pasal pada tuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan terhadap tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor.149/Pid.Sus/2024/PN Lsm, serta menilai kesesuaian tuntutan dengan fakta hukum pembuktian yang ada dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan kepustakaan dan wawancara lapangan di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa hanya menuntut terdakwa sebagai pengguna narkotika sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, padahal fakta persidangan menunjukkan terdakwa juga menjual sabu. Tuntutan ini dinilai tidak sesuai dengan bukti yang ada. Sehingga Hakim menjatuhkan putusan yang lebih berat berdasarkan Pasal 114 ayat (1) karena terdakwa terbukti sebagai pengedar. Hal ini menunjukkan kurangnya ketelitian jaksa dalam menyusun tuntutan sesuai fakta hukum. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum sebaiknya lebih teliti dan objektif dalam menyusun tuntutan, dengan mempertimbangkan peran terdakwa, barang bukti, dan fakta persidangan secara menyeluruh. Selain itu, perlu adanya evaluasi internal di lingkungan kejaksaan agar setiap tuntutan benar-benar mencerminkan keadilan dan mendukung pemberantasan tindak pidana narkotika.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	MATAHARI SUHAIMI
Date Deposited:	11 Sep 2025 04:10
Last Modified:	11 Sep 2025 04:10
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15241

Actions (login required)

View Item