Fadilla, Lisa (2025) PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 2313 K/Pdt/2022 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERJANJIAN JUAL BELI TANAH. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover lisa.pdf Download (120kB)
	Text Abstrak lisa.pdf Download (132kB)
	Text Bab 1 lisa.pdf Download (173kB)
	Text Daftar pustaka lisa.pdf Download (101kB)
	Text Lisa Fadilla_210510165_Skripsi(1).pdf Restricted to Registered users only Download (925kB)

Abstract

Permasalahan yang sering terjadi dalam jual beli tanah di Indonesia, karena adanya salah satu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut”. Kasus Mulyono melawan Sanusi menjadi salah satu contoh bahwa penggugat keliru dalam menentukan dasar gugatan yang seharusnya wanprestasi daripada perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya Hakim menyatakan tindakan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam mengubah dasar gugatan perbuatan tergugat dan akibat hukum perubahan dasar gugatan tersebut. Metode penelitian digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah putusan hakim mempertimbangkan terkait pertimbangan yuridis dan non-yuridis yaitu pada pokoknya gugatan tersebut tidak kabur (obscuur Libel) dan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi sehingga akibat dari perbuatannya Tergugat harus membanyar ganti rugi materiil dan immaterial. Saran dari penulis hendaknya hakim menyampaikan pendapatnya dengan uraian-uraian yang jelas dalam menjawab perubahan dasar gugatan tersebut serta diperlukan suatu perbaikan dalam hukum acara perdata yaitu perlu dibuatnya suatu pedoman atau kaidah hukum yang mengikat dalam mengatur ketentuan hakim dapat mengubah kualifikasi dasar perbuatan tergugat. Kepada Penggugat, diharapkan penggugat dapat menunjukkan bukti baru bila ingin memperoleh haknya dalam tuntutan dengan melakukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Lisa Fadilla
Date Deposited:	10 Sep 2025 06:30
Last Modified:	10 Sep 2025 06:30
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15234

Actions (login required)

View Item