Shafana, Fatia Haura (2025) PENERAPAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) PADA SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (408kB)
	Text Abstrak.pdf Download (720kB)
	Text BAB I.pdf Download (532kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (655kB)
	Text Full-Text.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 56 tentang Cipta Kerja. UU ini bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung dan adaptif. Namun, di kota Lhokseumawe, masih terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan UU dan praktik dilapangan. Para pekerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih menghadapi ketidakpastian dalam perjanjian kerja, dengan syarat-syarat yang sering diabaikan oleh pengusaha. Selain itu, masalah pembayaran upah yang tidak tepat waktu dan gaji yang tidak sesuai dengan UMP dan UMK juga masih umum terjadi, bertentangan dengan prinsip perlindungan hak pekerja yang diharapkan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian kerja waktu tidak tertentu pada sektor makanan dan minuman di kota Lhokseumawe serta mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penerapan perjanjian kerja waktu tidak tertentu Metode penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif, pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data lapangan yaitu wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Setelah mengumpulkan informasi, data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema utama, memahami konteks hukum yang relevan, dan menggali wawasan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan penerapan perjanjian kerja waktu tidak tertentu di Kota Lhokseumawe ditemukan, masih kurangnya hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemilik usaha untuk kesejahteraan karyawan yang masih belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Hambatannya yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman dari usaha-usaha tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terutama terkait pemberian hak BPJS dan pembayaran upah yang sesuai dengan ketentuan. sehingga posisi pemberi kerja dengan pekerja tidak seimbang. Upaya hukumnya yaitu lebih mengutamakan penyelesaian perselisihan masalah melalui cara bipartite. Disarankan kepada pelaku usaha dalam perjanjian kerja untuk lebih memperhatikan hak-hak pekerja. Pemilik usaha cafe diharapkan memastikan keanggotaan BPJS yang terpenuhi dengan baik. Pemerintah khususnya Disnaker agar dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang menerapkan perjanjian kerja dengan cara melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja, karena tanpa adanya peran dari pemerintah hal terebut tidak akan berjalan dengan baik.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	FATIA HAURA SHAFANA
Date Deposited:	10 Sep 2025 06:23
Last Modified:	10 Sep 2025 06:23
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15223

Actions (login required)

View Item