LISA, PUTRI DIAN MAREL (2025) IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA LHOKSEUMAWE (Bawaslu Kota Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER DIAN.pdf Download (99kB)
	Text ABSTRAK DIAN.pdf Download (146kB)
	Text BAB 1 DIAN.pdf Download (390kB)
	Text DAPUS DIAN.pdf Download (300kB)
	Text SKRIPSI PUTRI DIAN MARELLISA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemilihan Umum merupakan sarana penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Dalam prosesnya, pelaksanaan Pemilu tidak jarang diwarnai oleh pelanggaran yang dapat mengganggu integritas dan keadilan Pemilu. Oleh karena itu, keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat strategis sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan menangani berbagai pelanggaran Pemilu, termasuk di tingkat kabupaten/kota seperti Kota Lhokseumawe. Peran Bawaslu menjadi ujung tombak dalam memastikan Pemilu berjalan sesuai asas luber dan jurdil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu Kota Lhokseumawe dalam penanganan pelanggaran Pemilu, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dan upaya-upaya yang telah dilakukan guna mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan Bawaslu, serta melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak Bawaslu Kota Lhokseumawe dan instansi terkait. Bawaslu Kota Lhokseumawe telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berbagai Peraturan Bawaslu lainnya, Bawaslu melaksanakan kewenangan penanganan pelanggaran pemilu melalui tahapan penerimaan laporan atau temuan pelanggaran, registrasi dan pemeriksaan awal, klasifikasi dan penanganan berdasarkan jenis pelanggaran, serta tindak lanjut dan pemberian rekomendasi. Namun demikian dalam menjalankan kewenangan penanganan pelanggaran pemilu melalui tahapan tersebut terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan SDM, minimnya sarana pendukung, kondisi geografis, keterbatasan bukti pelanggaran, serta tekanan sosial dari lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bawaslu melakukan pelatihan internal, menjalin koordinasi lintas lembaga, memetakan kerawanan Pemilu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, membentuk program Gampong Demokrasi, serta bekerja sama dengan kampus dalam membangun pengawasan partisipatif. Diharapkan agar Bawaslu dapat memperoleh dukungan fasilitas yang lebih memadai, memperluas program pengawasan berbasis masyarakat, serta penguatan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	PUTRI DIAN MAREL LISA
Date Deposited:	10 Sep 2025 06:03
Last Modified:	10 Sep 2025 06:03
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15205

Actions (login required)

View Item