Lubis, Annisa Fitri (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA ASING (STUDI PENELITIAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (229kB)
	Text Abstrac.pdf Download (345kB)
	Text Bab I.pdf Download (531kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (389kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Saat ini sering terjadi tindak pidana keimigrasian yang berkaitan langsung dengan izin tinggal bagi warga negara asing. Hal ini dapat disebut dengan penyalahgunaan izin tingal keimigrasian. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas tetapi tindakan ini tetap dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian hanya sampai tahap tindakan administratif keimigrasian saja, tetapi jarang sampai tahap projustitia atau tindakan pidana keimigrasian yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, serta mengidentifikasi upaya dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas imigrasi dan data sekuder melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur terkait, kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA belum berjalan efektif semestinya karena penegakan hukum lebih sering dilakukan melalui tindakan administratif seperti deportasi dan pencantuman dalam daftar cekal. Sementara itu, penegakan secara pro justitia masih minim diterapkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pelanggaran yang seharusnya ditindak secara pidana justru diselesaikan secara administratif. Adapun hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah penyidik, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan keberadaan WNA. Dan sebagai bentuk upaya pencegahan, dilakukan langkah-langkah seperti pengawasan keimigrasian rutin, patroli keimigrasian, pemanggilan terhadap sponsor WNA, serta pemanfaatan sistem pelaporan berbasis teknologi. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah penegakan hukum masih belum optimal karena jarang menerapkan sanksi pidana sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sinergi lintas sektor, serta optimalisasi peran masyarakat agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisa Fitri Lubis Annisa Fitri Lubis
Date Deposited:	10 Sep 2025 06:01
Last Modified:	10 Sep 2025 06:01
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15202

Actions (login required)

View Item