RAZI, MUHAMMAD FAHRUR (2025) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU- XXI/2023 ATAS JUDICIAL REVIEW PASAL 280 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER SKRIPSI MUHAMMAD FAHRUR RAZI.pdf Download (19kB)
	Text ABSTRAK SKRIPSI MUHAMMAD FAHRUR RAZI.pdf Download (57kB)
	Text BAB I SKRIPSI MUHAMMAD FAHRUR RAZI.pdf Download (322kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI MUHAMMAD FAHRUR RAZI.pdf Download (133kB)
	Text SKRIPSI MUHAMMAD FAHRUR RAZI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 muncul sebagai respons atas permohonan judicial review terkait ketidaksesuaian antara norma pokok dan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap potensi ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ancaman terhadap netralitas lembaga pendidikan serta fasilitas pemerintah dalam penyelenggaraan kampanye pemilu. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan implikasi hukumnya, serta memberi pemahaman dan kontribusi ilmiah terhadap diskursus hukum pemilu di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Metode ini dilakukan dengan meneliti data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK menyatakan norma pasal tetap berlaku, tetapi dengan makna baru, yaitu fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dapat digunakan untuk kampanye jika mendapat izin dan tanpa atribut kampanye. Putusan ini menimbulkan respons pro-kontra di masyarakat, termasuk dari akademisi, organisasi guru, dan institusi pendidikan. Diharapkan agar pembentuk undang-undang lebih cermat dan teliti dalam merumuskan norma hukum agar tidak menimbulkan contradictio in terminis yang dapat membingungkan dalam penerapan di lapangan. Selain itu, KPU dan Bawaslu perlu segera menyesuaikan peraturan teknis serta mekanisme pengawasan kampanye sesuai dengan amar putusan agar memastikan terciptanya pemilu yang adil, demokratis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Pemilihan Umum, Kampanye, Lembaga Pendidikan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Fahrur Razi
Date Deposited:	10 Sep 2025 04:57
Last Modified:	10 Sep 2025 04:57
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15192

Actions (login required)

View Item