Sabani, Nazwa (2025) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGURUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Nomor :158/Pid.B/2022/PN Lsm). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text Cover.pdf Download (65kB)
	Text Abstrak.pdf Download (58kB)
	Text Bab I.pdf Download (322kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (65kB)
	Text Full-Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Putusan Nomor:158/Pid.B/2022/PN Lsm dalam proses pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Perbuatan yang dilakukan terdakwa berulang kali sejak tahun 2016 hingga 2021 dan menyebabkan kerugian yang besar bagi para korban. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini menimbulkan krtitik karena hukuman tersebut dianggap tidak proposional dan belum mencerminkan prinsip keadilan, dikarenakan perbuatan terdakwa dilakukan secara sistematis, melibatkan banyak korban, serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Pasal 378 terhadap terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor:158/Pid.B/2022/PN Lsm serta untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor:158/Pid.B/2022/PN Lsm telah mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, doktrin, serta studi kasus. Penelitian ini bersfiat deskriptif analitis dan berfokus pada penilian aspek hukum. Hasil penelitian menujukan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan, meskipun ancaman maksimal paling lama 4 (empat) tahun. Seharusnya Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang dan melibatkan banyak korban. Serta pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor:158/Pid.B/2022/PN Lsm belum mencerminkan prinsip keadilan dikarenakan putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan yang seimbang bagi korban dam masyarakat. Kesimpulan penelitian ini secara hukum penerapan pasal telah tepat namun secara keadilan sosial Putusan Nomor:158/Pid.B/2022/PN Lsm belum mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang. Oleh karena itu diharapkan agar hakim lebih mempertimbangkan jumlah korban, nilai kerugian, dan status pelaku dalam menjatuhkan pidana.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nazwa Sabani
Date Deposited:	09 Sep 2025 08:48
Last Modified:	09 Sep 2025 08:48
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15132

Actions (login required)

View Item