Wijaya, Muhammad Alif Rahman (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEHILANGAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI BPN KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover .pdf Download (160kB)
	Text Abstrak.pdf Download (198kB)
	Text Bab I.pdf Download (307kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (223kB)
	Text SKRIPSI MUHAMMAD ALIF RAHMAN WIJAYA.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dalam kasus kehilangan sertifikat tanah merupakan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Perundang- undangan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik tanah yang kehilangan sertifikatnya. Sertifikat tanah merupakan dokumen yang sangat penting dan berfungsi sebagai bukti sah atas kepemilikan atau penguasaan tanah, sehingga kehilangan sertifikat tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan administratif. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe dalam menangani kasus kehilangan sertifikat tanah dan Apakah hambatan dan upaya dalam pembuatan sertifikat pengganti dan bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis empiris, metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Secara normatif hukum di Indonesia Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur prosedur pendaftaran tanah. Hasil dari penelitian adalah BPN memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat tentang cara mengurus sertifikat tanah dan menjaga dokumen penting. Tujuan langkah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan menghindari sengketa di masa depan dan Hambatan dalam pembuatan sertifikat pengganti biasanya meliputi kendala administratif, seperti kurang lengkapnya dokumen pendukung, proses verifikasi yang memakan waktu, atau adanya pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama. Kesimpulan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang kehilangan sertifikat tanah melalui prosedur yang diatur oleh hukum. Perlindungan ini mencakup, penggantian sertifikat yang hilang BPN membantu penerbitan sertifikat baru untuk menggantikan yang hilang dan Hambatan dalam pembuatan sertifikat pengganti biasanya meliputi kendala administratif, seperti kurang lengkapnya dokumen pendukung, proses verifikasi yang memakan waktu, atau adanya pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama. Selain itu, faktor kurangnya pemahaman

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Alif Rahman Wijaya
Date Deposited:	19 Sep 2025 08:41
Last Modified:	19 Sep 2025 08:41
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15122

Actions (login required)

View Item