Latuperissa, Dandy Davical (2025) Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover_Dandy Davical Latuperissa_210510103.pdf Download (184kB)
	Text Abstrak_Dandy Davical Latuperissa_210510103.pdf Download (264kB)
	Text Bab I_Dandy Davical Latuperissa_210510103.pdf Download (299kB)
	Text Dapus_Dandy Davical Latuperissa_210510103.pdf Download (232kB)
	Text Skripsi_Dandy Davical Latuperissa_210510103.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah dalam konteks penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Wilayah ini tergolong rawan banjir akibat faktor geografis sebagai dataran rendah yang dilalui aliran sungai besar seperti Krueng Keureutoe. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kejadian banjir yang melanda Kecamatan Lhoksukon, menimbulkan kerugian materiil dan imateriil yang signifikan serta memaksa ribuan warga mengungsi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana Pemerintah Daerah menjalankan kewajiban hukumnya dalam penanggulangan bencana, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial riil dan fungsional dalam sistem hukum yang nyata. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penanggulangan bencana banjir terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kekurangan alat sarana dan prasaran serta rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Maka upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mulai dari tindakan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta penyusunan regulasi daerah yang mengatur tata kelola keuangan dalam penanggulangan bencana. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memperkuat partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, diharapkan upaya penanggulangan banjir tidak lagi bersifat reaktif dan sporadis, melainkan menjadi program yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Aceh Utara, Pertanggungjawaban Hukum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Dandy Davical Latuperissa
Date Deposited:	03 Sep 2025 06:16
Last Modified:	03 Sep 2025 06:16
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14920

Actions (login required)

View Item