RUMAPEA, KIKI NURPITA SARI (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ANTARA PENDATANG ASING ILEGAL ROHINGYA DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_KIKI NURPITA SARI RUMAPEA_210510040.pdf Download (29kB)
	Text ABSTRAK_KIKI NURPITA SARI RUMAPEA_210510040.pdf Download (12kB)
	Text BAB I_KIKI NURPITA SARI RUMAPEA_210510040.pdf Download (216kB)
	Text DAPUS_KIKI NURPITA SARI RUMAPEA_210510040.pdf Download (156kB)
	Text SKRIPSI_KIKI NURPITA SARI RUMAPEA_210510040.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan semacam ini tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fenomena tersebut masih kerap terjadi, salah satunya di Kota Medan, yang melibatkan warga negara Indonesia dengan pengungsi asing ilegal etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan secara sah. Masalah yang dibahas pada penelitian ini, yaitu kedudukan hukum serta akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pendatang asing ilegal rohingya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan), dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah, yang berkaitan dengan skripsi ini. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan, termasuk yang bersifat campuran antara WNI dan warga negara asing, harus memenuhi syarat formil dan materiil agar sah menurut hukum. Dalam konteks perkawinan dengan pendatang asing ilegal, syarat-syarat tersebut umumnya tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan hubungan tersebut tidak diakui secara yuridis dan berada di luar perlindungan hukum nasional. Perkawinan antara WNI dan pendatang asing ilegal, seperti pengungsi Rohingya, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. WNI menghadapi kendala administratif dan pembatasan hak, sementara pasangan asing terancam deportasi dan kehilangan status hukum. Anak dari perkawinan ini berisiko dianggap luar kawin, menghadapi kesulitan memperoleh kewarganegaraan dan pencatatan sipil, serta terbatas perlindungan hukumnya. Kondisi ini menuntut respons hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan bagi semua pihak. Disarankan kepada pemerintah untuk mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap fenomena perkawinan campuran tersebut, agar dapat menjamin efektivitas perlindungan hukum tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara dan tertib administrasi keimigrasian. Kata Kunci : Perkawinan, Pendatang Asing, Ilegal, Rohingya, Peraturan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	: KIKI NURPITA SARI RUMAPEA
Date Deposited:	02 Sep 2025 08:33
Last Modified:	02 Sep 2025 08:33
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14825

Actions (login required)

View Item