RAMBE, INTAN FEBRIANA (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN PADA SUKU BATAK KARO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER INTAN.pdf Download (152kB)
	Text ABSTRAK INTAN.pdf Download (247kB)
	Text BAB 1 INTAN.pdf Download (479kB)
	Text DAPUS INTAN.pdf Download (276kB)
	Text SKRIPSI INTAN FEBRIANA RAMBE.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Warisan diatur melalui berbagai kaidah hukum, antara lain yakni Hukum Adat Batak Karo, Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Hukum Islam. Dalam Hukum Adat Batak Karo, warisan dimaknai sebagai jaminan kesinambungan garis keturunan laki-laki sehingga anak perempuan hanya memperoleh bagian terbatas. Sebaliknya, KUHPerdata menegaskan asas kesetaraan hak antara anak laki-laki dan perempuan tanpa membedakan gender di mana setiap anak berhak atas warisan yang sama. Sementara, Hukum Islam menetapkan bahwa anak perempuan berhak atas bagian waris setengah dari bagian anak laki-laki. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian deskriptif ini berbentuk studi perspektif yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan pembagian waris anak perempuan dalam masyarakat Batak Karo. Data diperoleh melalui telaah literatur atas hukum adat batak karo, KUHPerdata, dan hukum Islam, dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan di antara ketiga sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prinsip dalam pemberian hak waris kepada anak perempuan pada masing-masing sistem hukum. Hukum Adat Batak Karo memprioritaskan anak laki-laki sebagai penerus marga dan pewaris utama, sedangkan anak perempuan umumnya tidak memperoleh bagian warisan atau hanya diberikan secara simbolis melalui musyawarah keluarga. Sebaliknya, Hukum Perdata mengatur bahwa semua anak tanpa membedakan jenis kelamin memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Dalam Hukum Islam, anak perempuan tetap diakui sebagai ahli waris, namun memperoleh bagian setengah dari bagian anak laki-laki sesuai dengan ketentuan faraid. Ketiga sistem hukum ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam memahami konsep keadilan dan peran perempuan dalam struktur keluarga. Perbandingan antar ketiga sistem hukum tersebut menunjukan bahwa kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan bersifat variatif dan bergantung pada sumber hukum yang digunakan. Hukum Adat cenderung mempertahankan nilai-nilai patriarkal, sedangkan Hukum Perdata dan Hukum Islam telah memberikan ruang pengakuan terhadap hak waris perempuan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini merekomendasikan agar nilai-nilai hukum adat dapat dikaji ulang dan diselaraskan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum nasional, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih setara dan inklusif terhadap hak waris anak perempuan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Intan Febriana Rambe
Date Deposited:	02 Sep 2025 07:19
Last Modified:	02 Sep 2025 07:19
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14807

Actions (login required)

View Item