Siregar, Rosli (2025) ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN DENGAN PAKSAAN (Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text SKRIPSI ROSLI SIREGAR_COVER.pdf Download (218kB)
	Text SKRIPSI ROSLI SIREGAR_ABSTRAK.pdf Download (378kB)
	Text SKRIPSI ROSLI SIREGAR_BAB I.pdf Download (516kB)
	Text SKRIPSI ROSLI SIREGAR_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (325kB)
	Text SKRIPSI ROSLI SIREGAR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP penangkapan adalah tindakan pengekangan sementara waktu untuk mengumpulkan informasi dan bukti dalam penyidikan atau penuntutan berdasarkan bukti yang cukup sesuai Undang-Undang. Terjadinya penangkapan tidak sah disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat penangkapan yang sah sesuai hukum, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, dan terjadinya pelanggaran prosedur penangkapan. Fokus permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan dan sanksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku penangkapan tidak sah dengan paksaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji melalui Undang-Undang dan hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap manusia. Penelitian ini menganalisis putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber data sekunder yang sifatnya kepustakaan lebih lanjut dan disajikan oleh penulis yang berupa dokumen, buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian: Pertimbangan hakim terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan telah memberikan pertimbangan yang menghasilkan keadilan, hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis yaitu dalam hal penetapan tersangka, aparat penegak hukum telah melakukan penangkapan dengan sewenang-wenang. Petimbangan filosofis hakim membenarkan penangkapan terhadap Pegi dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Pertimbangan sosilogis, hakim melihat dampak yang diterima oleh Pegi atas penangkapan terhadap dirinya. Dari pertimbangan tersebut hakim menyatakan Pegi Setiawan bebas dari tuntutan pidana. Untuk sanksi yang dapat diberikan tidak ada sanksi yang diberikan terhadap pelaku hanya rehabilitasi saja sedangkan korban telah mengalami kerugian atas penangkapan tersebut dan perlindungan HAM nya diabaikan. Saran: kepolisian khususnya penyidik dalam menjalankan tugasnya haruslah mengedepankan asas praduga tak bersalah, pertanggungjawaban penyidik haruslah dikenakan kepada penyidik berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, dan pertanggungjawaban disiplin kode etik.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Rosli Siregar
Date Deposited:	02 Sep 2025 06:38
Last Modified:	02 Sep 2025 06:38
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14786

Actions (login required)

View Item