SEMBIRING, HIKMAH YANA (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG PUTUSAN. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER HIKMAH.pdf Download (155kB)
	Text ABSTRAK HIKMAH.pdf Download (297kB)
	Text BAB 1 HIKMAH.pdf Download (716kB)
	Text DAPUS HIKMAH.pdf Download (349kB)
	Text SKRIPSI HIKMAH.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antar seorang laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai seorang isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Surabaya melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby justru mengabulkan permohonan perkawinan beda agama meskipun terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang melarangnya. Penelitian ini bertujuan untuk menetahui Dasar hukum yang digunakan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk, serta Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986, namun bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan beda agama hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tanpa nasab dengan ayah, yang berdampak pada hak waris dan perwalian serta menimbulkan ketidak pastian hukum. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian literatur dan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pengesahan perkawinan beda agama oleh pengadilan negeri. sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan kondisi objek penelitian secara faktual dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan PN No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, Pasal 35 (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986. Pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara agar tetap dapat mempertahankan agama masing-masing dan tetap memiliki kesempatan membentuk keluarga. Namun, putusan ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan sahnya perkawinan hanya apabila sesuai hukum agama. Secara yuridis, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta akibat anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu tanpa hak nasab dengan ayah biologisnya yang berdampak pada hilangnya hak waris maupun hak perwalian penelitian ini menyarankan perlunya revisi regulasi serta konsistensi hakim demi kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	HIKMAH YANA SEMBIRING
Date Deposited:	02 Sep 2025 02:48
Last Modified:	02 Sep 2025 02:48
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14743

Actions (login required)

View Item