DARMAYANTI, ARMY (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER ARMY.pdf Download (192kB)
	Text ABSTRAK ARMY.pdf Download (291kB)
	Text BAB 1 ARMY.pdf Download (577kB)
	Text DAPUS ARMY.pdf Download (302kB)
	Text SKRIPSI ARMY DARMAYANTI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn menunjukkan bahwa hukuman pidana bagi pelaku tidak menjamin pemulihan hak korban, yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji perlindungan hukum yang belum terpenuhi dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum yaitu Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Putusan Nomor 1391/Pid.Sus/2019/PN Tng, dan Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/Pn Amb. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak dalam tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencakup perlindungan preventif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, perlindungan kuratif berupa rehabilitasi fisik dan psikologis, pendampingan hukum yang ramah anak, serta reintegrasi sosial, dan perlindungan rehabilitatif yang menjamin hak korban atas identitas, layanan medis dan psikologis, serta bebas biaya proses hukum; namun implementasi dari perlindungan tersebut belum dijalankan secara maksimal sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn yang hanya fokus pada pembuktian unsur pidana pelaku tanpa mempertimbangkan hakhak korban anak, termasuk pemulihan trauma, restitusi, dan rehabilitasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 dan 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 51 dan 58 Undang-Undangan Nomor 21 Tahun 2007, sehingga putusan ini menunjukkan adanya kekosongan perlindungan hukum yang nyata bagi korban anak dalam proses peradilan pidana, serta belum terpenuhinya prinsip non-viktimisasi dan keadilan restoratif yang seharusnya dijadikan dasar dalam menangani kasus perdagangan orang terhadap anak. Disarankan kepada aparat penegak hukum harus memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengakomodasi hak-hak korban sesuai peraturan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ARMY DARMAYANTI
Date Deposited:	02 Sep 2025 02:47
Last Modified:	02 Sep 2025 02:47
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14737

Actions (login required)

View Item