Tanjung, Roki Akbar (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN ILLEGAL DI SUNGAI TANGSE (Studi Penelitian di Polres Pidie). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text cover.pdf Download (40kB)
	Text abstrak.pdf Download (13kB)
	Text bab 1.pdf Download (343kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (127kB)
	Text ROKI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penambangan illegal di Sungai Tangse, Kabupaten Pidie menimbulkan kerusakan lingkungan dan berpotensi merusak sumber daya alam yang berharga. Meskipun pemerintah telah mengatur kegiatan pertambangan melalui UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017, Namun praktik illegal ini terus terjadi. Penegakan hukum, termasuk penindakan terhadap pelaku yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan kendala serta upaya yang dialami Polres Pidie untuk bertindak tegas terhadap para pelaku tambang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan illegal di Gampong Lhouk Keutapang, Kec. Tangse, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh Polres Pidie dalam proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian berada di Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Tangse. Sumber data diperoleh melalui data primer dengan wawancara oleh Penyidik Tipidter dan Kasat Reskrim Polres Pidie. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan illegal di Gampong Lhouk Keutapang, Kecamatan Tangse, dilakukan dengan merujuk pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang larangan melakukan penambangan tanpa izin. Namun, hambatan seperti keterbatasan bukti dan sulitnya akses ke lokasi penambangan yang tersembunyi di daerah terpencil. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah meningkatkan koordinasi antar Dinas Lingkungan Hidup, meningkatkan patroli di wilayah rawan penambangan illegal, serta melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan illegal. Saran yang dapat diberikan adalah penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan rutin, serta memperkuat pengawasan di daerah-daerah rawan penambangan illegal dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi aktivitas illegal.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ROKI AKBAR TANJUNG
Date Deposited:	01 Sep 2025 07:12
Last Modified:	01 Sep 2025 07:12
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14655

Actions (login required)

View Item