Putri, Azkia (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI (VICARIOUS LIABILITY) TERHADAP PENGURUS KORPORASI YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK (Studi Putusan Nomor: 2239K/Pid.Sus/2012/MA). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover_Azkia Putri_210510343.pdf Download (193kB)
	Text Ringkasan_Azkia Putri_210510343.pdf Download (287kB)
	Text Bab1 _Azkia Putri-210510343.pdf Download (410kB)
	Text Daftar Pustaka_Azkia Putri_210510343.pdf Download (294kB)
	Text Full-Text Skripsi Azkia Putri_210510343.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Sebagai badan hukum yang terjerat dalam tindak pidana penggelapan pajak, tentu diperlukan keahlian khusus dalam penentuan kesalahan yang melibatkan Korporasi. Ketiadaan pengaturan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas korporasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan menimbulkan kebutuhan hukum pidana dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap struktur yang melakukan tindak pidana demi/atas nama korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fungsi Vicarious Liability dalam putusan nomor: 2239K/Pid.Sus/2012/MA, serta untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi dalam putusan nomor: 2239K/Pid.Sus/2012/MA. Manfaat penelitian ini secara teoritis berguna bagi para akademisi hukum, dan manfaat praktis bagi praktisi hukum bidang hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan, serta analisis yang bersifat deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, termasuk dalam konteks penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum yang mengakui korporasi bukan hanya sebagai subjek hukum perdata, tetapi juga pidana. Direksi atau pengurus seharusnya ikut bertanggung jawab ketika mereka membiarkan tindak pidana perpajakan terjadi. Namun dalam praktiknya, hakim lebih sering menjatuhkan pidana kepada korporasi sebagai badan hukum, bukan kepada direksinya secara pribadi. Majelis Hakim dalam putusan nomor:2239K/Pid.Sus/2012/MA memilih menjatuhkan pidana berupa denda kepada korporasi. Pidana tersebut dianggap sudah cukup untuk memberikan efek jera, meskipun masih ada perdebatan apakah direksi juga seharusnya dihukum. Putusan ini memperlihatkan bahwa masih ada celah dalam penerapan doktrin vicarious liability atau strict liability terhadap direksi. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mempertegas aturan agar direksi tidak bisa berlindung di balik badan hukum korporasi. Disarankan kepada Pemerintah Bersama Dewan legislatif disarankan untuk segera menyusun dan mengesahkan undang-undang yang secara komprehensif mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk pengakuan eksplisit terhadap doktrin Vicarious Liability. Regulasi tersebut penting agar ada acuan yang jelas bagi penegak hukum ketika menangani perkara pidana korporasi, khususnya di bidang perpajakan. Diharapkan peneliti lain dapat melakukan kajian lebih luas mengenai penerapan doktrin Vicarious Liability dalam berbagai sektor lainnya, tidak hanya terbatas pada kasus pajak, tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti lingkungan, perbankan, atau pertambangan, Hal ini penting untuk mengetahui konsistensi dan perkembangan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peradilan di Indonesia.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Azkia Putri
Date Deposited:	02 Sep 2025 07:18
Last Modified:	02 Sep 2025 07:18
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14632

Actions (login required)

View Item