Sitorus, Mayndha Yulista (2025) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM KONTEKS KEBEBASAN PERS (Studi Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (224kB)
	Text ringkasan.pdf Download (209kB)
	Text bab 1.pdf Download (605kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (430kB)
	Text SKRIPSI MAYNDHA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks kebebasan pers. Meskipun Undangundang Pers menjamin kebebasan bagi jurnalis, pada praktiknya mereka sering terjerat dalam kasus pencemaran nama baik yang dipidana berdasarkan Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti yang terjadi dalam Putusan No. 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap Jurnalis dalam konteks kebebasan pers terhadap Putusan Nomor: 148/Pid.sus/2022/PN.Lgs serta memahami apa akibat hukum yang ditimbulkan jurnalis dalam memperoleh perlindungan hukum terkait kebebasan pers terhadap Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2021PN.Lgs. Metode penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Selanjutnya sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta analisis secara perspektifnormatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkara Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs mencerminkan lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia. T. Syafrizal dipidana menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tanpa melalui mekanisme Dewan Pers. Akibat hukum yang timbul yaitu T. Syafrizal dipidana menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena pernyataannya di media sosial tidak dianggap sebagai produk jurnalistik yang mendapat perlindungan Undang-undang Pers. Hal ini menegaskan pentingnya mematuhi prosedur jurnalistik agar kebebasan pers tetap terlindungi. Disarankan kepada hakim perlu memastikan pernyataan terdakwa termasuk aktivitas jurnalistik yang sah, menyeimbangkan kebebasan pers dan perlindungan nama baik, serta mengarahkan sengketa ke Dewan Pers bila perlu. Kepada jurnalis, diharapkan selalu melaksanakan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mayndha Yulista Sitorus
Date Deposited:	01 Sep 2025 07:02
Last Modified:	01 Sep 2025 07:02
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14600

Actions (login required)

View Item