Hanum, Farida (2024) PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG TELAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.
Text
FARIDA HANUM_217410102023_ABSTRAK.pdf Download (186kB) |
|
Text
FARIDA HANUM_217410102023_BAB I.pdf Download (625kB) |
|
Text
FARIDA HANUM_217410102023_COVER.pdf Download (203kB) |
|
Text
FARIDA HANUM_217410102023_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (307kB) |
|
Text
FARIDA HANUM_217410102023_PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG TELAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Penegakan hukum Kode Etik Profesi dilakukan dengan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kemudian dijatuhkan putusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), namun dengan adanya Surat Telegram dari Kapolda Aceh Nomor ST/788/X/2014, sehingga dikeluarkan putusan pengganti sesuai Nomor: Kep/190/V/2022 dengan memberikan hukuman berupa dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama sembilan tahun. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum, faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum, dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi terhadap anggota Polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yuridis empiris, dan bersifat preskriptif analisis. Sumber data berdasarkan data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang terkait dengan penegakan hukum kode etik profesi terhadap anggota Polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Lhokseumawe. Proses penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika di Polres Lhokseumawe yaitu: melakukan pemeriksaan pendahuluan, pelaksanaan sidang KKEP dan pemberian sanksi administratif berupa PTDH. Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika di Polres Lhokseumawe adalah faktor substansi hukum, faktor struktural hukum dan faktor budaya hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi sulitnya dalam penegakan hukum pidana yaitu: upaya preventif dan upaya represif. Rekomendasi yang penulis berikan kepada Polres Lhokseumawe agar lebih proaktif terhadap anggotanya dalam menangani kasus kode etik profesi polri sehingga penegakan hukum tersebut menjadi lebih lancar. Kepada anggota Polri agar dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, selain itu juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat sebagaimana yang tertuang dalam peraturan anggota Polri tersebut agar terhindar dari perilaku tercela yang bisa mencoreng citra dan martabat institusi Kepolisian.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum |
Depositing User: | Farida Hanum |
Date Deposited: | 07 Mar 2024 02:28 |
Last Modified: | 07 Mar 2024 02:28 |
URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/1422 |
Actions (login required)
View Item |