PRABOWO, SANDY (2025) ANALISIS PEMBERIAN PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (187kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (245kB)
	Text BAB1.pdf Download (581kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (297kB)
	Text FULL TEKS.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana serta sanksi pidana dengan batas minimum dan maksimum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, praktik penegakan hukum dalam kasus narkotika terkadang menimbulkan diskursus, salah satunya dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm, yang menjatuhkan pemidanaan di bawah batas minimum khusus yang ditentukan dalam undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian putusan pemidanaan di bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana narkotika Studi Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/Pn Lsm. Berdasarkan Hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Penerapan hukum terkait sanksi pemidanaan dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika adalah hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun kebebasan yang dimiliki tidaklah bersifat mutlak, hakim dibatasi oleh hukum ataupun peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam memutus perkara. Dalam penjatuhan hukuman dibawah batas minimum khusus pada putusan nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm, hakim memutus berdasarkan surat dakwaan tetapi terhadap ketentuan pemidanaanya dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian putusan pemidanaan dibawah batas minimum khusus mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis, dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/Pn Lsm hakim lebih cenderung pada pertimbangan yang bersifat non yuridis dengan menerapkan asas individualitas pemidanaan. Saran 1) Hakim sebaiknya menjatuhkan putusan pemidanaan tetap berdasarkan pada ketentuan minimum dan maksimum khusus yang diatur dalam undang-undang narkotika. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya narkotika dan memberikan efek jera kepada para pelaku penyalahgunaan nakotika. 2) pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika harus lebih cermat, teliti dan adil, agar keputusan yang diambil dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, baik bagi terpidana maupun masyarakat luas. Kata Kunci : Pemidanaan, Batas Minimum Khusus, Narkotika.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SANDY PRABOWO
Date Deposited:	21 Aug 2025 08:13
Last Modified:	21 Aug 2025 08:13
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14161

Actions (login required)

View Item