Widiasari, Chintya (2025) MODEL PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH DINAS PT RAYA PADANG LANGKAT OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG (Studi Penelitian Penyelesaian Sengketa Rumah Dinas PT Raya Padang Langkat Di Kabupaten Aceh Tamiang). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Chintya Widiasari_210510039_Cover.pdf Download (262kB)
	Text Chintya Widiasari_210510039_Abstrak.pdf Download (473kB)
	Text Chintya Widiasari_210510039_Bab I.pdf Download (257kB)
	Text Chintya Widiasari_210510039_Daftar Pustaka.pdf Download (209kB)
	Text Chintya Widiasari_210510039_Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Bab XII Pasal 58 hingga 61, memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, melalui mekanisme seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Ketentuan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih fleksibel dengan mengedepankan musyawarah dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan proses serta efektivitas penyelesaian sengketa rumah dinas milik PT Raya Padang Langkat yang ditangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka dan lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa rumah dinas antara PT Rapala dan warga Kampung Perkebunan Sungai Iyu diselesaikan oleh Komisi I DPRK Aceh Tamiang melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang terdiri atas tahapan pra-RDP, pelaksanaan RDP, dan tindak lanjut pasca-RDP. Melalui forum ini, tercapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1/Kom. I/V/2023, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk penyelesaian yang damai dan partisipatif. Untuk mencegah terulangnya konflik serupa, langkah yang paling efektif adalah dengan memberikan pembinaan serta penyuluhan terkait perumahan dinas dalam konteks hukum kepada masyarakat, perusahaan, dan aparatur kampung. Pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, serta prosedur hukum akan membantu masyarakat menghindari potensi konflik di masa mendatang. Kata kunci: Sengketa, Rumah Dinas, Pertanahan, Rapat Dengar Pendapat, Kesepakatan Damai.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	S.H Chintya Widiasari
Date Deposited:	21 Aug 2025 04:09
Last Modified:	21 Aug 2025 04:09
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14078

Actions (login required)

View Item