SILFIA, TUMANGGER (2024) KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI PENELITIAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover_190510048_silfia tumangger.pdf Download (157kB)
	Text abstrak_190510048_silfia tumangger.pdf Download (215kB)
	Text BAB I_190510048_silfia tumangger.pdf Download (229kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_190510048_silfia tumangger.pdf Download (177kB)
	Text Skripsi_silfia_silfia tumangger.pdf Restricted to Registered users only Download (923kB)

Abstract

RINGKASAN Silfia Tumangger NIM 190510048 Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Longging (Studi Penilitian Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat) (Dr. Arnita S.H., M.H. Dan Hadi Iskandar, S.H., M.H.) Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, kewenangan dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging (Studi Penilitian Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat), Hutan merupakan sumber daya yang wajib dilindungi dari tindakan yang merusak hutan seperti kegiatan Illegal Logging, namun kenyatanya di kabupaten pakpak bharat masih saja terjadi illegal logging, kewenangan dinas kehutanan untuk menanggulangi illegal logging belum maskimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dinas kehutanan kabupten pakpak bharat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging, dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh dinas kehutanan kabupaten pakpak bharat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging Metode penelitian digunanakan untuk memecahkan permasalahan ini menggunkan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. metode yang dipakai yakni wawancara, pengamatan, dan mengumpulkan buku-buku, artikel, undang-undang, dan sumber yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Sumber data penelitian bersumber pada data primer dan data sekunder, data diperoleh melalui kegiatan lapangan, dan kegiatan kepustakaan analisis data dilakukan secara kualitatif. Kewenangan dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kabupaten pakpak bharat dari mulainya ada laporan, pemeriksaan oleh Polisi hutan dan dinas kehutanan. Patroli kesetiap hutan yang mengalami kerusakan, tetapi dalam penerapan tersebut belum maksimal karena terdapat beberapa kendala atau hambatan pelaksanaan menangulangi tindak pidana illegal logging tersebut adalah terkait Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan dampak dari kegiatan tersebut, petugas kehutananan polisi hutan sangat minim Kurangnya sarana pendukung untuk patroli untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pakpak Bharat. Kepada pemerintah untuk meninjau Kembali peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang kehutanan yang masih kurang maksimal untuk mencegah terjadinya illegal logging di kabupaten Pakpak Bharat, terutama pertauran daerah yang membahas tentang fungsi atau tugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat yang belum sesuai dengan keadaan kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat. Masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon secara berlebihan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi karena akan mengakibatkan banyak kerugiaan serta bencana alam yang merugikan Masyarakat itu sendiri seperti; Banjir,tanah longsor dan lain-lain, Pemerintah lebih bijak memberantas illegal logging dengan cara maksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mecurigai bahwa semua kayu yang diambil oleh Masyarakat berasal dari hutan, selain itu pemerintah juga harus lebih giat untuk mengsosialisasikan mengenai segala aspek dari tindak pidana illegal logging. Kata Kunci: Kewenangan, Kehutanan, Ilegal Logging

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Silfia Tumangger
Date Deposited:	05 Mar 2024 09:10
Last Modified:	05 Mar 2024 09:10
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/1364

Actions (login required)

View Item