NADIA, SARAH (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN BIREUEN. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER SARAH.pdf Download (127kB)
	Text ABSTRAK SARAH.pdf Download (270kB)
	Text BAB 1 SARAH.pdf Download (393kB)
	Text DAPUS SARAH.pdf Download (259kB)
	Text SKRIPSI SARAH.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Collaborative Governance adalah pendekatan interaksi, dialog dan negosiasi yang dilakukan secara terus menerus antar pemangku kepentingan tersebut untuk mencapai kesepakatan bersama dalam merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan atau program tertentu. Fenomena dalam penelitian ini adalah Collaborative Governance antara pemerintah Kabupaten Bireuen dalam bekerja sama dengan stakeholder untuk menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen yang terus mengalami peningkatan. Dasar hokum penelitian ini adalah Keputusan bupati Bireun Nomor 519 Tahun 2023 Tentang pembentukan Tim terpadu koordinasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta MoU Nomor: 01/2028/GP/MOU/KERJASAMA/VIII/2023 Tentang upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penelitian ini ingin melihat bagaimana tahapan Collaborative Governance dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, proses Collaborative Governance, serta faktor penghambat Collaborative Governance dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Teori Collaborative Governance Ansell&Gash. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaiman tahapan proses serta faktor penghambat dalam kerja sama dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen. Hasil dari penelitian menunjukan dalam proses Collaborative Governance yang dilakukan di Kabupaten Bireuen untuk penanganan kasus narkoba yang semakin meningkat telah dilakukan kerjasama antara pemerentah dengan para sktakehorder yang ada di Kabupaten Bireuen sesuai dengan amanat Undang-undang dan Peraturan Bupati hanya saja dalam prosesnya terdapat beberapa kendala seperti budaya masyarakat, keterlibatan formal lembaga swasta, serta kurangnya forum organisasi tetap antar aktor.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	sarah nadia
Date Deposited:	07 Aug 2025 04:07
Last Modified:	07 Aug 2025 04:07
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/13503

Actions (login required)

View Item