muhaimin, abdul (2024) TINJAUAN SIYASAH KONSTITUSI TERHADAP KEWENANGAN KEUCYIK DALAM PENYUSUNAN PERATURAN GAMPONG PERSPEKTIF QANUN KABUPATEN BIREUEN NO. 6 TAHUN 2018 (Di Gampong Mideun Jok Dan Mideun Geudong Kec. Samalanga Kab. Bireuen). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover Abdul muhaimin.pdf Download (135kB)
	Text Abstract Abdul Muhaimin.pdf Download (243kB)
	Text Bab 1 Abdul Muhaimin.pdf Download (357kB)
	Text Daftar pustaka Abdul Muhaimin.pdf Download (257kB)
	Text Tesis Abdul Muhaimin full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penyusunan peraturan gampong merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat gampong. Peraturan gampong menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Kewenangan keucyik dalam penyusunan peraturan gampong diatur oleh Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong. Qanun ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas dan spesifik tentang tata cara dan kewenangan keucyik dalam membentuk peraturan gampong yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Beranjak dari pernyataan tersebut, peneliti dapat merumuskan rumusan masalah: 1) Bagaimana tinjauan Siyasah Konstitusi terhadap kewenangan Keucyik Gampong dalam penyusunan peraturan gampong di Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong. 2) Bagaimana kewenangan Keucyik Gampong dalam penyusunan peraturan gampong menurut Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 di Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang peneliti gunakan ialah pendekatan Yuridis Empiris/Sosiologis. Hasil penelitian menunjuk: pertama, tinjauan siasah konstitusi terhadap kewenangan keucyik dalam penyusunan peraturan gampong di Gampong Mideun Jok Dan Mideun Geudong Kec. Samalanga Kab. Bireuen memiliki relevansi sama dalam penyusunan Peraturan Gampong terhadap al-Şulṭan al-Tahfiẓiyyah, analisis yang diperoleh peneliti adalah sumber pengambilan aturan putusan/ kebijakan keucyik terhadap penyusunan peraturan gampong berdasarkan al-Quran, Hadist serta Maqāsidu al-syariah, serta hukum adat setempat yang berlaku. Kedua, kewenangan keucyik terkait dalam penyusunan peraturan gampong di Gampong Mideun Jok belum efektif, disebabkan belum terjalinnya kerjasama dengan baik antara legislatiftor gampong dengan eksekutif/pemerintah gampong serta peranan keucyik sebagai fasilitator terhadap kegiatan pembuatan peraturan gampong yang belum terlalu menyuntuh pada masyarakat. Sedangkan kewenangan keucyik Mideun Geudong terbilang efektif dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018 tenteng Pemerintahan Gampong dan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu sebagai pelaksana penyelenggara penyusunan peraturan gampong. Peneliti menyimpulkan bahwa kewenangan keucyik dalam penyusunan peraturan gampong di Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong telah diatur dengan baik oleh Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang ada.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Abdul Muhaimin
Date Deposited:	29 Jul 2025 07:15
Last Modified:	29 Jul 2025 07:15
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/13116

Actions (login required)

View Item