Pajeri, Sahrizal (2025) Peran Lembaga Adat Dalam Mengelola Hutan Lindung Berdasarkan Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 9 Tahun 2021 Tentang pengelolaan perhutanan sosial. S1 thesis, Universitas malikussaleh.

	Text Sahrizal Pajeri_210510057_cover.pdf Download (140kB)
	Text SAHRIZAL PAJERI_210510057_ABSTRAK.pdf Download (124kB)
	Text Sahrizal Pajeri_210510057_BAB I.pdf Download (285kB)
	Text Sahrizal Pajeri _210510057_Daptar Pustaka.pdf Download (229kB)
	Text SAHRIZAL PAJERI_210510057_Skripsi Lengkap.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB) | Request a copy

Abstract

Hutan merupakan sektor penting yang perlu perhatian khusus. Meski ada regulasi, kerusakan hutan lindung masih terjadi. Lembaga Adat Gembulo Berkah memiliki wewenang menjaga kelestarian hutan lindung sesuai Permen LHK No. 9 Tahun 2021 dan SK hak pengelolaan hutan desa. Salah satu peran LPHD Gembulo Berkah adalah melakukan patroli dan penghijauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan lindung di Gampong Agusen serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mengatasi kerusakan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan serta wawancara dengan informan dan responden. Berdasarkan hasil penelitian, Kewenangan pengelolaan hutan oleh lembaga desa diatur dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa lembaga desa dibentuk oleh kepala desa untuk mengelola hutan demi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Hukum Adat (MHA) juga diakui sebagai komunitas adat dengan sistem hukum tersendiri, dan dapat diberikan izin mengelola hutan lindung Tugasnya meliputi perlindungan hutan, reboisasi, pengembangan wisata, serta pelaksanaan RPHD. LPHD juga menjadi penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, konflik lahan, masuknya penggarap dari luar, minimnya pemanfaatan HHBK sebagai sumber ekonomi, serta belum adanya aturan khusus dalam geusam gampong terkait tata kelola hutan. Disarankan kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dengan pendekatan berbasis masyarakat, di mana masyarakat berperan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan hutan lindung. Pendekatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan menjalankan program secara bersama. Kata Kunci: Peran, Lembaga Adat, Hutan Lindung, Gampong Agusen

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	G Geography. Anthropology. Recreation > GF Human ecology. Anthropogeography K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Sahrizal Pajeri
Date Deposited:	29 Jul 2025 08:56
Last Modified:	29 Jul 2025 08:56
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/13099

Actions (login required)

View Item