Novianti, Denia (2025) PERAN KEJAKSAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (116kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (118kB)
	Text BAB I.pdf Download (312kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (202kB)
	Text FULL-TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan negara kesejahteraan (welfare state) yang seharusnya menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kejaksaan berperan penting dalam penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana, termasuk korupsi. Faktanya, meski kaya sumber daya alam, Indonesia masih dilanda kemiskinan dan korupsi yang meluas, termasuk di daerah seperti Lhokseumawe. Data menunjukkan ribuan kasus korupsi ditangani setiap tahun, namun upaya pencegahannya belum optimal. Terdapat kesenjangan antara ideal hukum dan kesejahteraan dengan realitas maraknya korupsi. Peran preventif kejaksaan belum maksimal, khususnya di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan peran Kejaksaan dalam pencegahan korupsi di wilayah hukumnya. Tujuan penelitian ini untuk memahami optimalisasi pelaksanaan peran kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Lhokseumawe, serta mengetahui efektivitas dari peran kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dilakukan melalui penyuluhan hukum, pengawasan keuangan publik, strategi pencegahan, kolaborasi dengan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas. Efektivitas peran Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi terbukti cukup baik melalui keberhasilan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berbagai kasus korupsi. Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, budaya korupsi yang mengakar dan hambatan dalam koordinasi antar lembaga. Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, serta perlunya dukungan masarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dengan menyampaikan informasi atau laporan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Denia Novianti
Date Deposited:	24 Jul 2025 03:34
Last Modified:	24 Jul 2025 03:34
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12961

Actions (login required)

View Item