SUTI, SUDIRMAN (2025) TANGGUNGJAWAB HUKUM PERDATA PROFESI KEDOKTERAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT TNI-AD LHOKSEUMAWE. S2 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
|
Text
COVER.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I ; PENDAHULUAN.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
TESIS FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Secara normatif, tanggung jawab hukum dokter didasarkan pada Pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan, serta Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang mengatur hak pasien dan kewajiban hukum tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan implementasi tanggung jawab hukum perdata profesi kedokteran dalam pelayanan medis, dengan studi kasus di Rumah Sakit TNI-AD Lhokseumawe. Latar belakang penelitian ini meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak kesehatan dan meningkatnya kasus gugatan malpraktik, yang menyebabkan hubungan hukum antara dokter dan pasien kini menuntut kepatuhan tidak hanya pada etika profesi, tetapi juga norma hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yuridis empiris dan bersifat preskriptif, dengan sumber pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan serta hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan objek permasalahan dari penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum masih ada hambatan utama dalam pelaksanaannya mencakup kurangnya pemahaman hukum tenaga medis, lemahnya dokumentasi informed consent, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya di rumah sakit militer. Upaya yang di lakukan sesuai Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 (UU No.29 Tahun 2009) tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (UU No. 17 Tahun 2023) tentang Kesehatan, merekomendasikan pelatihan hukum bagi tenaga medis, penguatan dokumentasi medis, pembentukan tim hukum internal di rumah sakit, serta kebijakan yang tegas dalam membedakan risiko medis dan kelalaian untuk mencegah kriminalisasi profesi kedokteran Disarankan kepada Rumah Sakit TNI-AD untuk memperluas dan memformalkan pelatihan hukum perdata dan etik medik sebagai program berkelanjutan bagi seluruh tenaga kesehatan dan menyusun SOP yang menyesuaikan regulasi terbaru serta menambah investasi pada infrastruktur digital dan keamanan data medis sebagai upaya perlindungan hukum. Kata Kunci : Tanggungjawab, Hukum Perdata, Dokter, Pelayanan medis,
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum |
| Depositing User: | Sudirman Suti |
| Date Deposited: | 24 Jul 2025 03:10 |
| Last Modified: | 24 Jul 2025 03:10 |
| URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12942 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




