Ananda, Ade Meutia (2025) Implikasi Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar di Kota Lhokseumawe. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (18kB)
	Text Abstrak.pdf Download (15kB)
	Text BAB I.pdf Download (108kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (90kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perizinan untuk pelaku usaha bertujuan untuk adanya sebuah kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kewajiban bagi UMKM dalam mendapatkan perizinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga implikasi hukum yang diberikan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Namun dalam hal ini di Kota Lhokseumawe UMKM yang tidak memiliki perizinan usaha berupa NIB dan sertifikat standar belum secara menyeluruh dan tegas mendapatkan implikasi hukum atau dampak dari Dinas terkait Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap UMKM yang tidak memiliki NIB dan sertifikat standar di Kota Lhokseumawe, faktor hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendaftarkan usahanya di DPMPTSP Kota Lhokseumawe dan upaya DPMPTSP Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara terarah, metode pengambilan sampel melalui teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (purposive sampling) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implikasi hukum terhadap UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha yaitu dengan diberikannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administrat hingga penutupan sementara dan usaha tersebut juga kesulitan dalam mengakses layanan pemerintah serta tidak mendapatkan perlindungan hukum. Adapun faktor yang menjadi penghambat pelaku usaha dalam mendaftar yaitu karena minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap perizinan, kurangnya kesadaran hukum dan sistem perizinan OSS yang dilakukan secara online juga membuat sebagian pelaku usaha yang gagap teknologi (gaptek) kesulitan dalam mengurus perizinan. Upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Lhokseumawe berupa sosialisasi, pendampingan, pengarahan dan pengawasan bagi setiap pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe. Disarankan kepada pemerintah terkhusus Kota Lhokseumawe agar lebih tegas terkait dengan dampak hukum yang akan diberikan kepada UMKM yang tidak mempunyai legalitas. Kepada pelaku usaha juga harus lebih peka terhadap regulasi hukum yang berlaku dan berusaha mencari tahu sebelum memulai suatu usaha agar usahanya juga dapat berkembang baik dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Serta kepada pihak DPMPTSP untuk lebih merata dan menyeluruh pada saat melakukan sosialisasi, pendampingan, pengarahan kepada UMKM serta pengawasan yang dilakukan harus lebih dipertegas kembali.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	S.H Ade Meutia Ananda
Date Deposited:	17 Jul 2025 03:12
Last Modified:	17 Jul 2025 03:12
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12623

Actions (login required)

View Item