NURJATSIYAH, SITI (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover (1).pdf Download (40kB)
	Text Abstrak (1).pdf Download (109kB)
	Text Bab I (1).pdf Download (220kB)
	Text Daftar Pustaka (1).pdf Download (263kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan alasan yang cukup mendasar kenapa seseorang melakukan pencurian, para pencuri biasanya dengan dalih untuk mencari penghasilan untuk menyambung hidup mereka sehari-hari. Salah satunya seperti dalam kasus putusan nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. sumber bahan hukum ada tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka, studi dokumen dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat hakim membuat keputusan tentang pelaku pencurian dengan kekerasan ini, mereka mempertimbangkan banyak hal, termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Hukuman dalam kasus ini juga jauh lebih ringan dibandingkan ancaman maksimal pada Pasal 365 Ayat 2 KUHP, yang mencapai 12 tahun penjara untuk kasus pencurian dengan kekerasan. Semua unsur tindak pidana dalam pasal tersebut sebenarnya telah terpenuhi, termasuk penggunaan kekerasan untuk mempermudah pencurian. Hakim lebih menitikberatkan pertimbangannya pada aspek yuridis formal, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap prinsip keadilan substantif bagi korban. Saran dari penulis agar hakim benar-benar memberikan nilai keadilan terhadap kedua belah pihak, agar korban merasa adil dan terdakwa merasa jera. Putusan hakim yang rendah juga terjadi karena jaksa penuntut umum menuntut hukuman yang nilainya kurang dari dua pertiga dari hukuman maksimal yang seharusnya diberikan, maka dari itu Jaksa penuntut umum seharusnya mengajukan tuntutan hukuman dengan besaran minimal dua pertiga dari ancaman pidana maksimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SITI NURJATSIYAH
Date Deposited:	18 Jul 2025 04:17
Last Modified:	18 Jul 2025 04:17
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12583

Actions (login required)

View Item