Br. Harahap, Gadis Afriani (2025) PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI HAK MILIK TANAH TERHADAP SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG HILANG (Studi Penelitian Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER.pdf Download (157kB)
	Text Abstrak.pdf Download (157kB)
	Text BAB I.pdf Download (287kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (187kB)
	Text Full-text..pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Sertipikat tanah diakui secara hukum dan menjadi alat bukti yang penting dalam sengketa tanah. Jika sertipikat hilang, pemilik dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertipikat pengganti melalui kantor pertanahan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 57 Ayat (2) berbunyi “Sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan hukum yang sama dengan sertipikat yang hilang atau rusak”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan mendeskripsikan proses penerbitan sertipikat pengganti hak milik tanah yang hilang di Kabupaten Langkat, mengidentidikasi dan mengkaji hambatan yang dihadapi oleh kantor pertanahan dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti dan mengindentifikasi penyebab utama hambatan yang dihadapi. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara dengan informan, responden dan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Penerbitan sertipikat hak milik tanah pengganti adalah proses administratif untuk menggantikan sertipikat tanah yang hilang, bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, dan penerbitan sertipikat baru setelah memastikan tidak ada sengketa. Hambatan seperti perubahan fisik tanah, data yang tidak akurat, keterbatasan teknologi, kurangnya pengetahuan pemohon, dan proses verifikasi yang rumit sering menghambat penerbitan sertipikat. Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat telah mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengatasi hambatan ini, termasuk pengukuran ulang tanah, perubahan SOP, penerbitan sertipikat elektronik, dan integrasi data dengan KTP. Sertipikat elektronik menawarkan kemudahan akses, efisiensi, dan keamanan, mengurangi kebingungan terkait kehilangan sertipikat. Dengan sistem baru ini, diharapkan proses penerbitan sertipikat menjadi lebih cepat, transparan, dan memuaskan bagi masyarakat. Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten langkat perlu mengadakan program edukasi untuk masyarakat tentang prosedur penerbitan sertipikat pengganti hak milik tanah, termasuk cara mengajukan permohonan dan dokumen yang diperlukan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	gadis afriani br harahap
Date Deposited:	11 Jul 2025 09:00
Last Modified:	11 Jul 2025 09:00
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12571

Actions (login required)

View Item