FATNIA, NISA (2025) EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NOMOR 21 TAHUN 2020 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI (Studi Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.SKRIPSI NISA.pdf Download (74kB)
	Text ABSTRAK.SKRIPSI NISA.pdf Download (54kB)
	Text BAB I.SKRIPSI _NISA_.pdf Download (272kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.SKRIPSI _NISA.pdf Download (203kB)
	Text DRAF SKRIPSI NISA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 dalam menyelesaikan dan menangani konflik pertanahan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Peraturan tersebut mengatur tentang penanganan dan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi mengingat masih seringnya terjadi konflik pertanahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan tersebut dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe dan mengetahui mekanisme, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian, serta penelitian kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data melalui literatur-literatur dan penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhoksemawe belum sepenuhnya efektif. Mekanisme mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengaduan, pengakajian kasus, gelar internal, survey lapangan, dan pelaksanaan mediasi. Hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya adalah ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi yang menyebabkan terhambatnya upaya penyelesaian sengketa, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi tentang mekanisme dan manfaat mediasi kepada masyarakat. Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe agar menyediakan papan informasi mengenai mekanisme alur mediasi yang dapat diakses oleh masyarakat supaya masyarakat lebih memahami prosedur yang harus diikuti.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nisa Fatnia
Date Deposited:	11 Jul 2025 02:04
Last Modified:	11 Jul 2025 02:04
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12553

Actions (login required)

View Item