Fauna, Riska Dara (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Penelitian Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (232kB)
	Text Ringkasa,Sumari.pdf Download (213kB)
	Text Bab I.pdf Download (568kB)
	Text DAPUS.pdf Download (218kB)
	Text SKRIPSI RISKA DARA FAUNA 210510114.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pemberian kredit oleh bank merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan ekonomi. Agar risiko kerugian dapat diminimalkan ketika debitor tidak memenuhi kewajibannya, bank biasanya meminta agunan berupa hak tanggungan. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang memberikan perlindungan serta kedudukan hukum yang kuat bagi kreditor. Meski secara hukum mekanisme eksekusi melalui pelelangan umum sudah diatur dengan jelas, kenyataannya pelaksanaan di lapangan kerap menghadapi hambatan teknis dan administratif yang menyulitkan upaya penegakan hak kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor serta hambatan dan upaya yang dihadapi dalam eksekusi jaminan hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan oleh kreditor melalui KPKNL Lhokseumawe memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan PMK Nomor 27/PMK.06/2016. Namun, dalam praktiknya terdapat hambatan seperti penolakan debitor terhadap hasil lelang, gugatan hukum, keberatan administratif, serta keterbatasan kewenangan KPKNL dalam pengosongan aset. Hambatan juga muncul dari perlawanan fisik dan penolakan masyarakat sekitar. Untuk mengatasi hal tersebut, kreditor menempuh upaya seperti melengkapi dokumen hukum, mengajukan eksekusi ke pengadilan, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pendekatan persuasif kepada debitor agar eksekusi berjalan sesuai hukum. Disarankan kepada kreditor, KPKNL, dan aparat penegak hukum untuk memastikan eksekusi jaminan hak tanggungan dapat berjalan lebih lancar dan minim hambatan. Selain itu, pemerintah sebaiknya mengkaji kembali regulasi yang berkaitan dengan eksekusi jaminan agar lebih responsif terhadap tantangan di lapangan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Riska Dara Fauna
Date Deposited:	10 Jul 2025 03:13
Last Modified:	10 Jul 2025 03:13
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12524

Actions (login required)

View Item