RAHMA, SOPIA (2023) ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA SKIMMING MELALUI INTERNET (Studi Putusan No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (117kB)
	Text Abstrak.pdf Download (209kB)
	Text Bab I.pdf Download (298kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (99kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kejahatan terhadap terknologi informasi sering kali terjadi karena adanya komputer dan ilnternet sebagai sarana manusia untuk melakukan atau menciptakan suatu informasi yang berguna untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Seperti hal nya yang terjadi pada putusan no. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dan putusan no. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk dimana hakim memutuskan keduanya dengan menggunakan undang-undang yang berbeda. Hakim tidak mempertimbangkan dari mana asal data nasabah yang diperoleh oleh kedua terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dan putusan nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu putusan no. 569/pid.sus/2022/pn btm dan putusan no. 78/pid.sus/2022/pn yyk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan Tindak pidana mengcopy data diri nasabah menggunakan alat skimmer atau teknologi lainnya di atur secara khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana pasal-pasal mengenai akses ilegal terhadap orang lain dengan menggunakan teknologi internet diatur pada Pasal 27 hingga Pasal 36. Lalu pada pertimbangan hakim menunjukkan bahwa hakim mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan akan tetapi hakim juga harus memperhatikan fakta-fakta hukum untuk mempertimbangkan keputusannya, pada putusan no. 78/pid.sus/2022/pn yyk hakim memutuskan dengan menggunakan Pasal 81 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tanpa memperhatikan fakta-fakta lain mengenai pemerolehan data nasabah dan tanpa mempertimbangkan mengenai keterangan dari para saksi yang menunjukkan bahwa adanya indikasi skimming. Dengan demikian perlu adanya aturan khusus mengenai warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia meskipun aturan tertulis sudah ada dan harus dipatuhi tetapi itu tidak mengurangi tindak kejahatan yang ada di Indonesia dikarenakan banyaknya yang melakukan tindak pidana skimming itu merupakan warga negara asing

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Sopia Rahma
Date Deposited:	10 Jul 2025 03:01
Last Modified:	10 Jul 2025 03:01
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12515

Actions (login required)

View Item