Sagala, Rijal (2025) PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH PABRIK SAWIT ( STUDI PENELITIAN PT SAMUDERA SAWIT NABATI (SSN) DI KOTA SUBULUSSALAM ). S1 thesis, Unuversitas Malikulssaleh.

	Text cover.pdf Download (12kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (184kB)
	Text BAB I.pdf Download (429kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (506kB)
	Text SKRIPSI RIJAL SAGALA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat kebocoran limbah industri sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, menyebabkan pencemaran sungai dengan bahan kimia, merusak ekosistem perairan. Pelanggaran ini melanggar Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum yang tegas, pengawasan dalam pengelolaan limbah, dan kerja sama semua pihak sangat penting untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) di Kota Subulussalam, serta menganalisis hambatan dan upaya penegak hukum dalam mengatasi pencemaran lingkungan dari limbah pabrik sawit SSN. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu hal yang mengandung makna, pendekatan yuridis empiris dengan studi lapangan untuk memahami peristiwa hukum terkait pencemaran sungai akibat limbah sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) di Kota Subulussalam. Penelitian ini bersifat deskriptif yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari berbagai informan, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai akibat limbah sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) di Kota Subulussalam berdasarkan dari kasus pencemaran lingkungan yang terjadi dipabrik sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) pada taun 2021 telah terjadi kebocoran limbah memasuki area sungai berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Subulussalam menanggapi kasus ini dengan investigasi, teguran, dan tuntutan pemulihan kerugian lingkungan. Hambatan penegakan hukum mencakup kurangnya aparat penegak hukum yang profesional, keterbatasan fasilitas seperti laboratorium dan peralatan pengawasan, lemahnya implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi pelatihan bagi aparat, penyediaan fasilitas pendukung, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang transparan, serta sosialisasi dengan masyarakat dan perusahaan. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah Kota Subulussalam adalah perlunya meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum untuk menyediakan fasilitas pendukung, dan memperkuat implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan, Limbah Pabrik, Kota Subulussalam

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Rijal Jal Sagala
Date Deposited:	04 Jul 2025 05:01
Last Modified:	04 Jul 2025 05:01
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12352

Actions (login required)

View Item