liando, dizki (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS DALAM KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Str No. 32/Pid.Sus/2021/PN. Str). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text TESIS DIZKI MH Full-1.pdf Download (35kB)
	Text TESIS DIZKI MH Full-4-5.pdf Download (60kB)
	Text TESIS DIZKI MH Full-13-44.pdf Download (222kB)
	Text TESIS DIZKI MH Full-105-107.pdf Download (101kB)
	Text TESIS DIZKI MH Full.pdf Restricted to Registered users only Download (932kB)

Abstract

Jumlah kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor belum menunjukkan adanya perubahan yang sesuai dengan harapan dari dibuatnya undang-undang lalu lintas itu sendiri terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Penulis kemudian mempunyai ide untuk melihat kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami kerusakan kendaraan, luka berat, luka ringan, dan meninggal dunia guna melanjutkan penelitiannya tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kasus yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana lalu lintas yang karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia dalam perkara Putusan Pengadilan Str. 32/Pid. Sus/2021/PN. str. Penelitian iyang idigunakan iialah ijenis ipenelitian iyuridis inormatif idengan menggunakan i3 i(tiga) ipendekatan ipenelitian idi antaranya: ipendekatan iundang-undang, ipendekatan ikasus, dan ipendekatan ikonseptual (conceptual iapproach). Bahan ihukum iyang idigunakan iadai3i(tiga)idi antaranyaibahan ihukum iprimer, ibahan ihukum isekunder idan ibahan ihukum itertier. Hasilnya menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia didasarkan pada perbuatan pelaku dan penetapan kesalahannya. unsur-unsur melakukan kejahatan, mampu menerima tanggung jawab, melakukan kesalahan, dan tidak memiliki pembelaan. Semua syarat itu telah terpenuhi, sehingga terdakwa Arif Munawar Ahadi Bin Syafruddin dapat dijerat pidana. Disarankan agar aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk melaksanakan ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada umumnya dan Pasal 310 Ayat (4) pada khususnya.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Dizki Lianda
Date Deposited:	30 Jun 2025 02:35
Last Modified:	30 Jun 2025 02:35
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12276

Actions (login required)

View Item