AINI, SARIPAH (2025) ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENERIMAAN UANG SUAP. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover skripsi SARIFAH AINI[1].pdf Download (45kB)
	Text abstrak skripsi SARIFAH AINI[1].pdf Download (88kB)
	Text bab 1 skripsi SARIFAH AINI[1].pdf Download (272kB)
	Text Dapus skripsi SARIFAH AINI[1].pdf Download (237kB)
	Text skripsi SARIFAH AINI .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Saripah Aini 210510242 ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENERIMAAN UANG SUAP (Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H dan Dr. Shira Thani, S.H., M.H) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peran penting dalam negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugasnya mempunyai etika profesi yang harus di patuhi demi terciptanya ketertiban ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Polri sebagai penegak dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang, disisi lain Polri sebagai penegak hukum justru melakukan kejahatan dan menyebabkan citra lembaga penegak hukum itu sendiri menjadi buruk dan terpuruk. Prilaku polisi yang sering mendapatkan kritikan salah satunya adalah berkaitan dengan kewenangan polisi sebagai penegak hukum. Kritikan tersebut dikarenakan salah satunya terdapat adanya tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pemberian sanksi kode etik profesi bagi polisi yang menerima uang suap dan untuk mengetahui penerapan sanksi etik bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana suap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yang ditunjang dengan bahan hukum primer dan tersier. Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh kemudian dianalisis yang bersifat deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penegakan kode etik profesi terhadap anggota polisi yang melakukan penyuapan telah tidak sesuai dengan PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian dan Perpol No 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian. Sanksi yang diberikan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun empat bulan, dimana seharusnya sanksi yang diberikan yaitu sanksi administratif berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dikarnakan sudah jelas di atur dalam PP No 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian dalam pasal 11 jelas menyatakan bahwa anggota kepolisian dapat diberhentikan tidak dengan hormat apa bila melakukan tindak pidana. Diharapkan setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus ditindak secara tegas sehingga masyarakat akan semakin percaya terhadap kredibilitas intitusi kepolisian dan usaha pencegahan yang harus dioptimalkan yaitu peningkatan peran pengawas internal dalam pembinaan semua anggota kepolisian di Indonesia. Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik Profesi, Kepolisian.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Saripah SA PENUH
Date Deposited:	26 Jun 2025 07:38
Last Modified:	26 Jun 2025 07:38
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12241

Actions (login required)

View Item