Zuraini, Zuraini (2025) ASPEK HUKUM KEJAHATAN SIBER DALAM TINDAK PIDANA PHISHING (PENCURIAN INFORMASI) DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Malikusslaeh.

	Text Cover.pdf Download (205kB)
	Text Abstrak.pdf Download (245kB)
	Text Bab 1.pdf Download (388kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (242kB)
	Text Full text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Kemajuan teknologi internet telah memberikan dampak positif sekaligus memunculkan tantangan baru, salah satunya kejahatan siber berupa phishing. Kasus phishing di Indonesia meningkat tajam dari 19.919 kasus pada 2021 menjadi 64.989 kasus pada 2023, menunjukkan lemahnya literasi digital dan pengawasan keamanan siber. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penegakan hukum terhadap phishing belum efektif karena keterbatasan pengetahuan aparat dan sumber daya hingga kompleksitas hukum cyber yang masih berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi dan menganalisis konsep kejahatan phishing dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta mengkaji secara mendalam mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kejahatan phishing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan analisis kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan analisis data secara kualitatif. Phishing adalah bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan manipulasi psikologis untuk mencuri data pribadi dan informasi sensitif. Meskipun Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyediakan dasar hukum di Indonesia, implementasi masih menghadapi tantangan terutama dalam hal teknis dan koordinasi antar lembaga. Pendekatan terintegrasi melalui edukasi, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi diperlukan untuk menangani ancaman phishing secara komprehensif. Perlindungan hukum bagi korban phishing harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk memastikan pemulihan hak dan penegakan keadilan. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan literasi digital serta memperkuat Undang-Undang Indormasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif. Selain itu, kerja sama yang lebih erat antara lembaga penegak hukum dan penyedia layanan digital diperlukanuntuk mempermudah pelaporan dan penyelesaian kasus. Kata Kunci: Phishing, Cyber Law

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Zuraini Zuraini
Date Deposited:	25 Jun 2025 07:24
Last Modified:	25 Jun 2025 07:24
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12213

Actions (login required)

View Item