nasution, al fiki (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA Pertambangan Emas Tanpa Izin (ILEGAL MINING) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Mandailing Natal. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Tesis Al Fiki Full-1.pdf Download (91kB)
	Text Tesis Al Fiki Full-10-11.pdf Download (51kB)
	Text Tesis Al Fiki Full-12-37.pdf Download (267kB)
	Text Tesis Al Fiki Full-111-113.pdf Download (119kB)
	Text Tesis Al Fiki Full.pdf Restricted to Registered users only Download (973kB)

Abstract

Pertambangan emas secara ilegal dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air dan udara, serta ancaman bagi ekosistem dan masyarakat sekitar. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur pertambangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, masih banyak pelanggaran terjadi. Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama maraknya tambang ilegal. Adanya keterlibatan oknum aparat dan lemahnya pengawasan memperparah situasi ini. Maka dari itu sudah seharusnya pihak Kepolisian berupaya memberantas dan menangkap para pelaku pertambangan emas secara ilegal yang ada di wilayah hukum Polres Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan hukum empiris yang berlokasi di Kepolisian Resor Kabupaten Mandailing Natal, sumber data dalam penelitian ini berasal dari 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, analisis data melalui metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 1) Melakukan penyelidikan 2) Melakukan Penangkapan 3) Melakukan Pengeledahan 4) Melakukan Penyitaan 5) Melakukan Penahanan, Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi tantangan. Adapun kendala yang di hadapi pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu, Investigasi dan pemberantasan tambang ilegal sering kali terhambat karena adanya perlindungan dari oknum aparat, sehingga sulit menindak pelaku utama di balik aktivitas ini. Disarankan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin oleh Kepolisian Resor Kabupaten Mandailing Natal agar melaksanakan tugas, peran dan fungsinya semaksimal mungkin dan Kepolisian harus menunjukkan komitmen dalam menindak anggotanya yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. Sanksi tegas, baik disiplin internal maupun proses hukum, harus diterapkan tanpa pandang bulu.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	alfiki alfiki Nasution
Date Deposited:	23 Jun 2025 06:22
Last Modified:	23 Jun 2025 06:22
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12165

Actions (login required)

View Item