Agusriadi, Deddi (2025) PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PAS KECIL PADA KAPAL NELAYAN (Studi Penelitian di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.
![]() |
Text
TESIS Deddi full-1 (1).pdf Download (21kB) |
![]() |
Text
TESIS Deddi full-11-12.pdf Download (15kB) |
![]() |
Text
TESIS Deddi full-13-38.pdf Download (291kB) |
![]() |
Text
TESIS Deddi full-119-124.pdf Download (99kB) |
![]() |
Text
TESIS Deddi full.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Pas Kecil adalah dokumen yang wajib dimiliki kapal dengan ukuran GT 7 ke bawah untuk legalitas operasionalnya. Pas Kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun, di Lhokseumawe, ditemukan penyalahgunaan Pas Kecil, seperti pemalsuan dan penggunaan dokumen tidak sesuai standar, yang merugikan nelayan taat aturan dan berdampak pada eksploitasi sumber daya laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penyalahgunaan Pas Kecil dan upaya penanggulangannya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman serta rekomendasi dalam meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kapal nelayan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yuridis empiris dan bersifat preskriptif, dengan sumber pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan serta hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan objek permasalahan dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyalahgunaan Pas Kecil di KSOP Kelas IV Lhokseumawe meliputi penggunaan dokumen kapal yang sudah tidak beroperasi lagi, serta pemakaian Pas Kecil oleh kapal lain untuk memperoleh subsidi BBM. Studi kasus Nadia Rezeki 02 dan Tiger PLB menunjukkan dampak pada kerugian negara, subsidi yang tidak tepat sasaran, dan keselamatan pelayaran. Faktor penyebabnya antara lain lemahnya pengawasan, tiadanya inspeksi lapangan, rendahnya kesadaran hukum, dan tekanan ekonomi. Temuan ini menegaskan perlunya pembenahan sistem pengawasan dan administrasi Pas Kecil secara menyeluruh. Disarankan kepada Pemerintah perlu memperkuat sistem verifikasi melalui inspeksi fisik kapal secara berkala dan digitalisasi data kapal yang terintegrasi antar instansi. Proses pengukuhan Pas Kecil harus didahului dengan pemeriksaan fisik kapal yang riil dan validasi lapangan. Selain itu, edukasi hukum kepada nelayan serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat pengawas perlu diutamakan, disertai penerapan sanksi tegas untuk mendukung sistem perizinan kapal kecil yang transparan dan akuntabel.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum |
Depositing User: | deddi deddi agusriadi |
Date Deposited: | 23 Jun 2025 02:46 |
Last Modified: | 23 Jun 2025 02:46 |
URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12149 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |