PUTRI, EKA (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGABULAN ISBAT NIKAH PADA PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI (Analisis Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn Dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (19kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (229kB)
	Text BAB 1.pdf Download (915kB)
	Text DAPUS.pdf Download (566kB)
	Text SKRIPSI EKA PUTRI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Di Indonesia, perkawinan sah adalah yang sesuai dengan hukum agama dan dicatat sesuai Undang-Undang. Perkawinan di bawah tangan dengan wali muhakkam tidak sah secara hukum jika masih ada wali nasab atau wali hakim. Oleh karena itu, umumnya permohonan isbat nikah dengan wali muhakkam harus ditolak. Namun, dalam kasus tertentu, hakim dapat mempertimbangkan faktorfaktor non-yuridis dan memutuskan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengabulan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam putusan Nomor 0004/pdt.P/2019/ PA.Kkn dan untuk mengetaui Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri dalam Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang - undangan, yang bersifat deskriptif analisis, Sumber data dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Semua data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan hasil pembahasan, dalam Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019/Pa.Kkn, hakim mengutamakan kemaslahatan dalam permohonan isbat nikah. Isbat nikah dianggap sebagai solusi untuk memberikan pengakuan negara terhadap pernikahan yang sah menurut agama, serta melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak. Hal ini termasuk dalam kemaslahatan hajiyah, karena meski tidak berdampak langsung pada substansi hukum, tidak adanya pengakuan dapat menyebabkan kesulitan bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 73/Pdt.P/2020/Pa.Sgr, hakim menolak permohonan isbat nikah pasangan yang menikah siri dengan menekankan kepastian hukum. Hakim memilih kepastian hukum daripada keadilan dan manfaat, mengingat bahwa kadang ada ketegangan antara keduanya. Putusan ini memberikan kejelasan hukum meskipun mungkin dianggap tidak adil. Disarankan kepada Pengadilan Agama di Indonesia agar memberikan pertimbangan yang lebih ketat terhadap permohonan isbat nikah untuk pernikahan siri dan menerapkan sanksi hukum guna mencegah praktik tersebut. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan risiko pernikahan siri.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	eka putri eka putri
Date Deposited:	05 Jun 2025 06:15
Last Modified:	05 Jun 2025 06:15
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11915

Actions (login required)

View Item