Auliana, Eri (2025) TINJAUAN PELAKSANAAN PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN TERKAIT PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI REMAJA DAN ANAK USIA SEKOLAH (Penelitian Di Kota Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
![]() |
Text
Cover.pdf Download (34kB) |
![]() |
Text
abstrak.pdf Download (190kB) |
![]() |
Text
Bab I.pdf Download (327kB) |
![]() |
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (417kB) |
![]() |
Text
Full-Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (4) khususnya tentang huruf e penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah di Kota Lhokseumawe menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Peraturan tersebut dapat mendorong perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama sehingga terhadap kebijakan tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan peningkatan pergaulan bebas dikalangan remaja. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menjelaskan terkait pelaksanaan Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah di Kota Lhokseumawe dan apa yang menjadi hambatan dan upaya terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, melalui pendekatan kualitatif. Perolehan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan seperti buku-buku hukum dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah di kota Lhokseumawe, belum dapat diterapkan karena mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Penyediaan alat kontrasepsi tersebut dianggap sebagai dukungan terhadap para remaja untuk tidak takut melakukan hubungan badan karena adanya alat kontrasepsi yang dapat mencegah penularan penyakit dan penundaan kehamilan bagi remaja wanita. Hambatan utama dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi dan nilai agama yang berlaku di Kota Lhokseumawe. Upaya untuk mencegah hambatan tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap nilai budaya dan agama Islam di Aceh, serta kolaborasi antara pihak pendidikan, agama, dan pemerintah daerah Kota Lhokseumawe untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan ajaran Islam di Kota Lhokseumawe. Disarankan kepada pemerintah untuk secara rutin meninjau dan mempertimbangkan kembali upaya pengaturan distribusi alat pencegah kehamilan, dengan kemungkinan penyesuaian regulasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Lhokseumawe, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya yang ada. Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Alat Kontrasepsi, Anak Usia Sekolah
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Eri Auliana |
Date Deposited: | 04 Jun 2025 02:38 |
Last Modified: | 04 Jun 2025 02:38 |
URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11877 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |