Muliani, Muliani (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG ATAS PEMBATALAN MEREK DAGANG (Studi Putusan Nomor:2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Dengan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (57kB)
	Text Abstrak.pdf Download (153kB)
	Text Bab I.pdf Download (376kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (159kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagai hak eksklusif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang atas pembatalan merek dagang, dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/ 2022/PN.Niaga Sby dengan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan materi merek. Sifat penelitian adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian adalahperlindungan hukum bagi pemegang hak merek dalam putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/ PN.Niaga Mdn hakim menilai bahwa pendaftaran merek PS GLOW dilandasi itikad tidak baik karena membonceng ketenaran merek MS GLOW, sehingga merek PS GLOW dibatalkan.Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan sebaliknya, mengakui hak eksklusif PS GLOW karena merek tersebut terdaftar lebih dulu secara sah. Namun, keputusan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasiNo. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023yang menilai terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga Surabaya.Hal ini memberikan perlindungan hukum kepada MS GLOW sebagai merek yang telah lebih dulu dikenal di pasar, meskipun ada kelemahan dalam registrasi mereknya. Disarankan DJKI perlu memperketat proses pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, khususnya terkait itikad tidak baik dan kesamaan pada pokoknya.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Muliani .
Date Deposited:	28 May 2025 04:05
Last Modified:	28 May 2025 04:05
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11772

Actions (login required)

View Item