Munandar, Aris (2025) PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian Gampong Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (64kB)
	Text Abstrak.pdf Download (13kB)
	Text BAB I.pdf Download (122kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB)
	Text Full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Aparatur Gampong merupakan suatu lembaga resmi dalam pemerintahan gampong, gampong memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya, maka gampong memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan untuk lingkup gampong yang di sebut dengan Qanun Gampong. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong menjadi acuan dalam proses ini. Dalam penelitian ini penulis memilih Gampong Cot Bada Kecamatan Langkahan sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan posisi pemerintahan gampong dalam pembentukan qanun gampong, memahami urgensi pembentukan qanun gampong, serta mengetahui kendala dan upaya penyelesaian dalam pembentukan qanun gampong. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintahan gampong berperan dalam merumuskan kebijakan, memfasilitasi musyawarah warga, dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Urgensi pembentukan Qanun gampong untuk memastikan adanya dasar hukum yang mengatur kehidupan masyarakat sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan qanun gampong meliputi kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat gampong tentang pentingnya qanun sehingga belum adanya qanun di Gampong, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta tantangan dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala adalah meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat dan memperkuat kapasitas aparatur gampong. Peran aparatur Gampong Cot Bada dalam perumusan qanun gampong harus di evaluasi kembali, Qanun harus disusun dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta perlunya pembinaan dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan Aparatur Gampong.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Aris Munandar
Date Deposited:	26 May 2025 02:53
Last Modified:	26 May 2025 02:53
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11703

Actions (login required)

View Item