Anzikri, Willy (2025) PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT TERHADAP PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA KEBUN WARGA (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (174kB)
	Text Abstrak.pdf Download (153kB)
	Text BAB 1.pdf Download (260kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (236kB)
	Text Skripsi Willy Anzikri.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penyelesaian sengketa secara adat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat istiadat dalam pasal 13 huruf j yang menjelaskan apabila terjadi sengketa pelanggaran adat tentang hewan peliharaan, maka penyelesaian di masyarakat menggunakan hukum Adat. Berdasarkan Pasal 2 Qanun Gampong Jangka Alue Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Larangan Melepaskan Binatang Ternak disebutkan setiap anggota masyarakat gampong wajib ikut serta dalam menjaga ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat. Selain itu, untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka setiap warga gampong yang memiliki binatang ternak, dilarang melepaskan binatang ternak dalam wilayah gampong tanpa mengawasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan terhadap penertiban hewan ternak menurut Undang-Undang, Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Bireuen, serta Qanun yang ada di Gampong Jangka Alue, kendala yang dihadapi dalam pemberian ganti rugi terhadap pemilik hewan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa adat yang menimbulkan kerugian pada kebun warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sempling (kelayakan), dimana dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan diambil dari beberapa orang sebagai sampel yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai responden dan Informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpahaman korban dalam mendapatkan perlindungan hukum menjadi suatu masalah yang harus dihadapi, sehingga aparat desa memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Aparat desa dapat melakukan mediasi sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa antara korban dan pemilik hewan. Perangkat desa harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab pemilik hewan peliharaan melalui program sosialisasi dan edukasi terhadap pemilik hewan ternak sehingga dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan pemahaman bersama di antara masyarakat.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	WILLY ANZIKRI
Date Deposited:	21 May 2025 07:10
Last Modified:	21 May 2025 07:10
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11644

Actions (login required)

View Item