febriana, fazilah (2025) ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’YAH TAKENGON NOMOR 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn oleh MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh TENTANG PERKARA CERAI GUGAT. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Tesis Kk Feby Full-1.pdf Download (111kB)
	Text Tesis Kk Feby Full-3-4.pdf Download (139kB)
	Text Tesis Kk Feby Full-13-78.pdf Download (433kB)
	Text Tesis Kk Feby Full-118-122.pdf Download (184kB)
	Text Tesis Kk Feby Full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipangil untuk menghadiri sidang tersebut”. Namun dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Takengon dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn Tergugat tidak dipanggil untuk menghadiri persidangan sehingga putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor Perkara 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn secara formil putusan sudah memenuhi unsur filosofi, sosiologis dan yuridisnya akan tetapi tidak disebutkan di dalam putusan bahwa tidak memanggil Tergugat di dalam sidang pembacaan putusan. Dalam persidangan tingkat banding Nomor 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh dilakukan pemeriksaan kembali berkas persidangan yang pada faktanya tidak memanggil Terbanding pada pembacaan putusan mengakibatkan persidangan yang dilaksanakan batal dan tidak sah, sehingga putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn dibatalkan oleh hakim tingkat banding yang menurut penulis memenuhi unsur sosiologis para pihak. Akibat hukum pembatalan putusan cerai gugat Nomor 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Terhadap Putusan Pada Tingkat Pertama, maka putusan pengadilan tingkat pertama sudah tidak mempunyai daya ikat dan daya laku lagi terhadap suami istri yang bersangkutan, sehingga Penggugat dan Tergugat tetap sah sebagai suami istri. Disarankan kepada Kepada hakim Mahkamah Syar’iyah dalam memberikan pertimbangan untuk mengabulkan cerai gugat perlunya memperhatikan prinsip filosofi menggunakan ketentuan mashlahah agar keputusan cerai gugat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak dan khususnya bagi Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon agar lebih efektif lagi dalam hal menjalankan praktik beracara sesuai tatanan beracara yang telah di atur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Fazilah febriana Fazilah
Date Deposited:	15 May 2025 02:04
Last Modified:	15 May 2025 02:04
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11559

Actions (login required)

View Item