AUFAR, RAIS (2025) KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DAN PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PIDANA UMUM MELALUI SARANA VIRTUAL (VIRTUAL COURTS) (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar). S2 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text 1. COVER.pdf Download (522kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (522kB)
	Text 3. BAB I ; PENDAHULUAN.pdf Download (566kB)
	Text 4. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (145kB)
	Text 5. TESIS FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pelaksanaan sidang pidana menggunakan sarana virtual adalah untuk mengikuti perkembangan hidup dimasyarakat dan demi terwujudnya efektifitas dari pelaksanaan sidang pidana di era yang serba digital. Oleh karena itu, dikeluarkannya Peraturan Mahmakah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai salah satu jawaban terhadap kebutuhan tersebut. Namun faktanya dalam pelaksanaan sidang secara virtual ditemukan adanya berbagai hambatan teknis dan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana kekuatan pembuktian keterangan saksi dan pemenuhan hak-hak terdakwa pada saat dilaksanakannya sidang melalui sarana virtual serta apa saja hambatan dan kendala yang dialami Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Jantho. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dilokasi penelitian Pengadilan Negeri Jantho. Untuk melengkapi penelitian ini juga dilakukan penelaahan secara kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa persidangan secara virtual belum dapat dilaksanakan secara sempurna sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, dalam pelaksanaannya sidang secara elektronik masih ditemukan kurangnya kekuatan pembuktian keterangan saksi dan tidak terpenuhinya hak-hak terdakwa sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kesimpulannya pelaksanaannya Persidangan secara virtual ditemukan berbagai persoalan diantaranya kendala yuridis-prosedural dan kendala yuridis-substantif yang terfokus pada prinsip-prinsip due process of law yang belum terpenuhi dalam persidangan virtual. Oleh karena itu disarankan kepada lembaga penegakan hukum agar dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat Perppu yang dapat mengatur persidangan pidana secara virtual. Kata kunci: Persidangan Vitual, Kekuatan Pembuktian, Hak-Hak Terdakwa.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SH RAIS AUFAR
Date Deposited:	05 May 2025 01:26
Last Modified:	05 May 2025 01:43
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11415

Actions (login required)

View Item