MARSELLA, DEA (2025) TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (194kB)
	Text Abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Bab 1.pdf Download (524kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (323kB)
	Text Skripsi full text .pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi dan pembinaan Koperasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur, mengetahui hambatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur, mengetahui upaya penyelesaian Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh dinas perdagangan koperasi dan UKM Aceh Timur belum terlaksana secara optimal, ini mernurnjurkkan bahwa turgas dan tanggurng jawab dinas koperrasi terrserburt tidak berfungsi dan dianggap lalai dalam mernjalankan turgas dan furngsi sersurai derngan perraturran yang ada. Hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab dinas yaitu sulitnya menjumpai pihak terkait saat pelaksanaan penyidakan oleh dinas serta kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku koperasi. Upaya yang dilakukan yaitu menjalin koordinasi dengan pihak-pihak lain juga mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan di tingkat masyarakat yang bertujuan untuk memberikan informasi, bimbingan mengenai pentingnya kesadaran hukum terutama dalam hal izin pendirian koperasi. Saran dari penelitian ini, dinas diharapkan dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi, melakukan edukasi dan bimbingan baik kepada koperasi serta masyarakat dan melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti lembaga keuangan untuk memfasilitasi koperasi non legal. Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Dinas Koperasi, Koperasi, Legalitas

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	DEA MARSELLA
Date Deposited:	30 Apr 2025 07:52
Last Modified:	30 Apr 2025 07:52
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11353

Actions (login required)

View Item