SALSABILA, VANIA (2025) PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (12kB)
	Text Abstrak.pdf Download (27kB)
	Text BAB i.pdf Download (173kB)
	Text Dapus.pdf Download (203kB)
	Text SKRIPSI FULL VANIA REVISI SIDANG 2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perjanjian pranikah, yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menjadi instrumen hukum penting untuk mengatur hak dan kewajiban antara calon suami dan isteri sebelum pernikahan berlangsung. Dalam masyarakat modern, perjanjian ini semakin diakui sebagai salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum. Namun Sebagian masyarakat menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu dan tidak etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik perjanjian pranikah dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi cidera janji dengan berasaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan data lapangan sebagai sumber pertama dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Medan, sampel penelitian terdiri dari informan dan responden. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Medan, perjanjian pranikah masih sering dianggap sebagai sesuatu yang tabu dalam pandangan masyarakat. Namun, saat ini perjanjian pranikah mulai diterima di beberapa kalangan meskipun lebih tinggi di kalangan non Muslim daripada kalangan Muslim. Dalam kasus pelanggaran, perjanjian pranikah dapat menjadi dasar hukum yang sah untuk menggugat ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau perceraian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjanjian pranikah merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami isteri, namun memerlukan peningkatan pemahaman hukum di masyarakat agar dapat diterapkan secara optimal. Diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perjanjian pranikah sebagai perlindungan hukum dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SALSABILA VANIA
Date Deposited:	21 Mar 2025 01:28
Last Modified:	21 Mar 2025 01:28
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/10923

Actions (login required)

View Item