Tika, Tika (2025) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER SKRIPSI TIKA[1].pdf Download (173kB)
	Text ABSTRAK SKRIPSI TIKA[1].pdf Download (204kB)
	Text BAB 1 SKRIPSI TIKA[1].pdf Download (289kB)
	Text DAPUS SKRIPSI TIKA[1].pdf Download (223kB)
	Text FULL TEXT SKRIPSI TIKA[1].pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang sering di alami perempuan, mereka menjadi korban fisik, psikis dalam relasi keluarga yang tidak setara. Hukum KDRT bertujuan melindungi korban, termasuk memberikan sanksi kepada pelaku dan menegakkan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Salah satu Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/Pn Ttn, seorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, yang kemudian berujung pada laporan polisi dan hukuman penjara bagi pelaku. Namun kenyataanya hukuman tidak sesuai dengan perbuatan pelaku. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta akibat hukum dari penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dengan dua pokok permasalahan yaitu bagimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan bagimana akibat hukum dari penerapan hukuman pidana terhadap pelaku jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan digunakan adalah pendekatan undang-undang yang relevan dengan isu hukum dan Sifat Penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari primer dan tersier. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, mengumpulkan dan mengolah bahan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus KDRT ini lebih dominan memberikan pertimbangan yuridis dari pada nonyuridisnya, pertimbangan hakim secara yuridisnya mengacu pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT dengan hukuman penjara enam bulan sedangkan secara non yuridisnya hakim menimbang bahwa pelaku menyesali perbuatannya dan pertama kali melakukan tindakan tersebut atau baru di pidananya namun perbedaan tuntutan jaksa hukuman 8 bulan sedangkan hakim menuntut 6 bulan hukuman dan denda 5 ribu rupiah. Penerapan yang diberikan belum terlalu efektif, karena tidak membuat efek jera terhadap pelaku dan semestinya Undang-Undang perlu diperhatikan kembali ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT Saran diperlukan upaya intensif dalam pendidikan masyarakat mengenai UU KDRT termasuk sosialisasi di berbagai tingkat, untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan cara melaporkan kasus KDRT.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Tika Tika
Date Deposited:	11 Mar 2025 01:44
Last Modified:	11 Mar 2025 01:44
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/10707

Actions (login required)

View Item