GUSLIHAN, RIZA ALDIA (2025) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (Studi Putusan No : 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (152kB)
	Text Abstrak.pdf Download (212kB)
	Text BAB I.pdf Download (306kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (193kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memiliki dampak yang sangat luas karena akan merusak perekonomian negara. Lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah terjadinya korupsi. Pada kasus Jaksa PSM dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI atas hukuman yang diberikan oleh hakim belum memperlihatkan adanya rasa keadilan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan hukuman yang diberikan terlalu ringan jika dilihat bahwa pelaku adalah seorang aparat penegak hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi Pustaka dan studi dokumen. Kemudian menganalisis bahan hukum tersebut serta diolah secara kualitatif yang disusun secara sistematis dan disajikan secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi pidana penjara, pidana mati, dan pidana tambahan seperti perampasan barang, pidana denda, pencabutan hak tertentu, dan penyitaan aset. Secara keseluruhan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan dianggap tidak serius dalam memberantas tindak pidana korupsi. Seharusnya hakim tidak mengabaikan faktor-faktor yang memperberat hukuman pelaku tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. Penulis menyarankan sanksi dalam kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum harusnya diterapkan dengan tegas dan Majelis Hakim perlu menjaga konsistensi dalam pertimbangan hukumnya untuk menghindari ketidakadilan. Corruption is an extraordinary crime and has a very broad impact because it will damage the country's economy. The enactment of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is to provide a deterrent effect to corruptors and prevent corruption from occurring. In the case of the PSM Prosecutor in decision Number 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI, the sentence given by the judge did not show a sense of justice for the community, this was because the sentence given was too light if it was seen that the perpetrator was a law enforcement officer. The purpose of this study is to determine the criminal responsibility of perpetrators carried out by law enforcement officers and the judge's considerations in cases of corruption committed by law enforcement officers. The research method used in this research is normative juridical using primary, secondary and tertiary legal material sources. The legal material collection techniques used are library research and document study. Then analyze these legal materials and process them qualitatively, arranged systematically and presented narratively. The results of the research show that criminal liability for perpetrators of corruption carried out by law enforcement officers includes imprisonment, the death penalty, and additional penalties such as confiscation of goods, fines, revocation of certain rights, and confiscation of assets. Overall, the judge's considerations in making decisions are considered inappropriate and not serious regarding criminal acts of corruption. Judges should not ignore factors that aggravate the punishment of perpetrators of criminal acts of corruption by law enforcement officials. The author suggests that sanctions in corruption cases involving law enforcement officials must be applied firmly and the Panel of Judges needs to maintain consistency in their legal considerations to avoid injustice.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Riza Aldia Guslihan
Date Deposited:	25 Feb 2025 02:17
Last Modified:	25 Feb 2025 02:17
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/10315

Actions (login required)

View Item