MAKARIMA, SURAIYA (2025) KEDUDUKAN NON MUSLIM DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM CAMBUK DI ACEH (ANALISIS YURIDIS QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
![]() |
Text
Cover.pdf.pdf Download (83kB) |
![]() |
Text
ABASTRACK.pdf.pdf Download (263kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf.pdf Download (352kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf.pdf Download (251kB) |
![]() |
Text
SKRIPSI SURAIYA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
RINGKASAN Suraiya Makarima : Kedudukan Non Muslim Dalam Pemberlakuan 200510159 Hukum Cambuk Di Aceh (Analisis Yuridis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat) (Dr. Hamdani., S.H., LLM. dan Fatahillah., S.H., M.Hum.) Aceh adalah tempat khusus di mana mereka mengikuti aturan-aturan tertentu berdasarkan kepercayaan Islam, terutama dalam hal keluarga, hukum sehari-hari, dan aturan tentang apa yang benar dan salah. Hal ini telah menyebabkan beberapa situasi yang sulit, terutama bagi orang-orang yang tidak mengikuti Islam. Orang-orang ini, yang disebut ―non-Muslim‖, percaya pada agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan banyak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran non-Muslim dalam penegakan hukum cambuk di Aceh, sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perspektif pelaku non-Muslim dalam proses pengambilan keputusan ketika menghadapi pelanggaran kerangka hukum ini. Metode penelitian sangat penting dalam setiap penelitian, karena berfungsi sebagai kerangka acuan yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penelitian. Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu Penerapan Qanun Jinayah yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah di Aceh memiliki ketentuan khusus bagi non-Muslim. Pertama, non-Muslim akan dikenakan peraturan ini jika mereka melakukan tindak pidana bersama Muslim. Kedua, mereka memiliki pilihan untuk memilih antara mematuhi hukum Islam sebagaimana digariskan dalam Qanun atau hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga, dalam hal tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, non-Muslim tetap akan diadili berdasarkan Qanun atau hukum Syariah. Ketentuan ini secara eksplisit diartikulasikan dalam Pasal 129 Undang-Undang Pemerintah Aceh. Dalam praktiknya, non-Muslim memiliki otonomi untuk menentukan apakah akan menyelesaikan masalah hukum mereka di Pengadilan Syariah berdasarkan Qanun Jinayah atau memilih Pengadilan Negeri. Penelitian kami menunjukkan preferensi yang menonjol di antara non-Muslim untuk Pengadilan Syariah, yang menunjukkan kemauan untuk terlibat dengan Qanun Jinayah Aceh. Pemerintah Aceh beserta Pemerintah Kabupaten dan Kota serta instansi terkait harus sungguh-sungguh menegakkan hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman bagi pelanggar syariat. Bentuk hukuman ini tidak hanya berlandaskan pada penerapan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh, tetapi juga memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem peradilan pidana provinsi tersebut, selaras dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, kita menegaskan kembali komitmen kita untuk menegakkan syariat dan supremasi hukum secara terhormat dan efektif. Kata Kunci: Non Muslim, Hukum Cambuk, Hukum Jinayat ABSTRACK Suraiya Makarima : The Position of Non-Muslims in the Implementation of 200510159 Caning Laws in Aceh (Juridical Analysis of Qanun Number 6 of 2014 Concerning Jinayat Law) (Dr. Hamdani., S.H., LLM. dan Fatahillah., S.H., M.Hum.) Aceh is a special place where they follow certain rules based on Islamic beliefs, especially when it comes to family, everyday laws, and rules about what is right and wrong. This has led to some difficult situations, especially for people who do not follow Islam. These people, called “non-Muslims”, believe in other religions such as Hinduism, Buddhism, Confucianism, Catholicism, and many others. This research aims to examine the role of non-Muslims in enforcing caning laws in Aceh, as stated in Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. In addition, this research also examines the perspective of non-Muslim perpetrators in the decision-making process when faced with violations of this legal framework. Research methods are very important in any research, because they function as a frame of reference that outlines the steps required in the research process. In this case, the research uses a normative juridical approach The results of the research are that the implementation of the Qanun Jinayah stipulated by the Sharia Court in Aceh has special provisions for non- Muslims. Firstly, non-Muslims will be subject to this regulation if they commit crimes with Muslims. Second, they have the option to choose between obeying Islamic law as outlined in the Qanun or civil law as regulated in the Criminal Code (KUHP). Third, in the event that criminal acts are not regulated in the Criminal Code, non-Muslims will still be tried based on Qanun or Sharia law. This provision is explicitly articulated in Article 129 of the Aceh Government Law. In practice, non-Muslims have the autonomy to determine whether to resolve their legal problems in the Sharia Court based on Qanun Jinayah or choose the District Court. Our research shows a prominent preference among non-Muslims for Sharia Courts, indicating a willingness to engage with Aceh's Qanun Jinayah. The Aceh government, the district and city governments and related agencies must seriously enforce caning as a form of punishment for violators of sharia. This form of punishment is not only based on the overall implementation of Islamic law in Aceh, but also has a recognized position in the province's criminal justice system, in line with the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In this way, we reaffirm our commitment to upholding Sharia and the supremacy of law in an honorable and effective manner. Keywords: Non-Muslims, Caning Law, Jinayat Law
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | SURAIYA MAKARIMA |
Date Deposited: | 24 Feb 2025 01:37 |
Last Modified: | 24 Feb 2025 01:37 |
URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/10244 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |